KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama para pemangku kepentingan nasional dan daerah menyelenggarakan Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional tentang Pengembangan Kerangka Subnasional Impact-Based Forecasting (IBF) untuk Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) pada 22–24 Juni 2026 di Bandung, Jawa Barat.
Lokakarya dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan. Kegiatan ini bertujuan mendukung pengembangan produk dan layanan IBF yang relevan, operasional, dan dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di tingkat subnasional guna memperkuat implementasi Aksi Merespon Peringatan Dini di Indonesia.
Dalam arahannya, Lilik menegaskan pentingnya penguatan pendekatan antisipatif dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan. Menurutnya, penguatan sistem peringatan dini harus diikuti dengan kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menerjemahkan informasi risiko menjadi tindakan nyata sebelum bencana terjadi.
"Peringatan dini yang efektif tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi harus mampu mendorong aksi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Oleh karena itu, pengembangan kerangka Impact-Based Forecasting menjadi langkah penting untuk memastikan setiap informasi risiko dapat diterjemahkan menjadi tindakan antisipatif yang melindungi masyarakat dan mengurangi potensi kerugian," ujar Lilik.
Lilik menambahkan bahwa penguatan Aksi Merespon Peringatan Dini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang lebih proaktif, kolaboratif, dan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kegiatan ini difasilitasi dengan dukungan teknis dari World Food Programme (WFP) dan dukungan pendanaan dari UK Met Office melalui program Weather and Climate Information Services for Africa, Asia Pacific and the Caribbean (WISER).
Pelaksanaan lokakarya merupakan tindak lanjut dari konsultasi subnasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Forum ini menjadi wadah untuk meninjau, memvalidasi, dan menyempurnakan rancangan kerangka subnasional IBF dalam mendukung implementasi AMPD.
Dalam berbagai sesi diskusi, peserta mengidentifikasi sejumlah aspek yang memerlukan penguatan lebih lanjut, antara lain harmonisasi kebijakan dan regulasi, mekanisme berbagi data dan informasi, standardisasi produk IBF, serta integrasi data dan sistem peringatan dini. Selain itu, peserta juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, kejelasan peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukung operasionalisasi AMPD.
Melalui lokakarya ini, para peserta membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya keterhubungan antara informasi peringatan dini berbasis dampak dengan proses pengambilan keputusan dan aksi di lapangan. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang dipengaruhi faktor cuaca dan iklim.
Hasil lokakarya akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan kerangka IBF nasional dan subnasional, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih operasional, terukur, dan berorientasi pada aksi.
Kemenko PMK berharap penguatan kerangka Impact-Based Forecasting dan Aksi Merespon Peringatan Dini dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung transformasi sistem penanggulangan bencana Indonesia menuju pendekatan yang lebih antisipatif guna melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan yang tangguh terhadap risiko bencana.
