KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima audiensi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) pada Kamis (30/01) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, dalam rangka penguatan koordinasi lintas sektor pada isu kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada awal Februari 2026 dan menitikberatkan pada penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas demografi dan ketahanan keluarga sebagai fondasi pengelolaan bonus demografi dan pembangunan manusia jangka panjang.
“Pengelolaan kependudukan tidak hanya berbicara soal jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana memastikan stabilitas demografi dan ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan nasional,” jelas Wihaji.
Selain itu, disampaikan pelaksanaan kebijakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang diukur melalui 30 indikator kinerja daerah, dengan insentif fiskal bagi daerah yang memenuhi target. Lalu, terdapat program prioritas yang telah dilaksanakan yakni distribusi Makanan Pendamping Gizi (MPG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD juga telah menjangkau sekitar 3,2 juta penerima manfaat per hari hingga Januari 2026, didukung ratusan ribu kader di berbagai daerah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai agenda strategis pembangunan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Pratikno menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan integrasi data lintas kementerian agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan saling melengkapi.
“Kunci dari intervensi pembangunan manusia adalah data yang terintegrasi dan koordinasi yang kuat antar-kementerian, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar presisi,” ujar Pratikno.
Dalam arahannya, Pratikno menegaskan bahwa peran koordinatif yang dijalankan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi strategis dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Keterpaduan program kependudukan dan pembangunan keluarga diposisikan sebagai fondasi penting untuk mendukung agenda prioritas nasional, khususnya percepatan penurunan stunting melalui penguatan peran keluarga dalam pemenuhan gizi dan pola asuh anak, peningkatan kesehatan keluarga termasuk kesehatan mental dan penuntasan TBC yang mencakup upaya promotif dan preventif pada kehidupan keluarga, serta penguatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui intervensi pendidikan dan pengasuhan yang terintegrasi.
Selain itu, Kemenko PMK juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga, termasuk melalui upaya pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun perilaku hidup bersih, sehat, dan ramah lingkungan.
“Pembangunan manusia pada akhirnya bermuara di keluarga. Karena itu, penguatan kebijakan kependudukan dan ketahanan keluarga harus menjadi kerja bersama lintas sektor,” pungkas Pratikno.
