KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat Finalisasi Laporan Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) Tahun 2025 pada Rabu (29/1) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan IDMS 2025 yang telah digelar pada 2–3 Desember 2025.
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, dan dihadiri oleh perwakilan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, media, serta mitra pembangunan. Pertemuan ini bertujuan untuk memantapkan substansi laporan IDMS 2025 sekaligus menyelaraskan rekomendasi kebijakan strategis di bidang penanggulangan bencana.
Dalam sambutannya, Deputi Lilik Kurniawan menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya bencana hidrometeorologis, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan, yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta tingginya kerentanan wilayah padat penduduk.
“Sepanjang tahun 2025, bencana hidrometeorologis masih mendominasi dan berdampak signifikan terhadap keselamatan jiwa, infrastruktur, pelayanan dasar, serta sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menuntut sistem penanggulangan bencana yang semakin adaptif dan kolaboratif,” ujar Lilik.
Ia juga menyoroti pembelajaran penting dari penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir tahun 2025, serta bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, peristiwa-peristiwa tersebut menegaskan pentingnya kesinambungan antara fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, serta keakuratan data dan kecepatan respons.
Rapat finalisasi ini difokuskan pada penguatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari forum IDMS 2025, sekaligus mengompilasi kontribusi nyata para pemangku kepentingan sepanjang tahun 2025. Laporan dan policy brief IDMS diharapkan menjadi rujukan strategis dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana nasional yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Deputi Lilik Kurniawan menegaskan bahwa pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media menjadi fondasi utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan inklusif.
“Penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi multipihak adalah kunci untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, respons darurat, hingga pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Melalui rapat finalisasi ini, Kemenko PMK berharap laporan IDMS 2025 dapat mencerminkan pembelajaran kolektif, praktik baik, serta kebutuhan riil di lapangan, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.
Kemenko PMK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam rangka membangun ketangguhan nasional dan melindungi masyarakat dari dampak bencana di masa mendatang.
