KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dikelola dengan bijak agar dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam dunia kerja.
Hal itu disampaikan Menko PMK saat hadir dalam ILO Forum: Artificial Intelligence and Non-Discrimination in the World of Work yang diselenggarakan International Labour Organization (ILO) di FX Sudirman, Jakarta, pada Kamis (20/11/2025).
Menko PMK menyampaikan bahwa isu AI sangat erat dengan mandat Kemenko PMK yang mencakup anak, keluarga, perempuan, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan karakter bangsa. "Kami di Kemenko PMK memberikan perhatian yang sangat serius. Kami punya gugus tugas tentang AI, karena AI berpengaruh pada semua hal yang menjadi mandat kami," ujar Menko PMK.
Ia mengapresiasi ILO yang telah melaksanakan forum penting untuk mendiskusikan implikasi AI terhadap dunia kerja. Menurutnya, AI membawa peluang peningkatan produktivitas, namun juga dapat menggantikan sejumlah peran manusia sehingga menimbulkan risiko ketimpangan baru.
"AI ini bisa meningkatkan produktivitas tetapi juga bisa menggantikan peran manusia. Implikasinya bermacam-macam; antara negara maju dan berkembang berbeda, kelompok atas dan bawah berbeda, laki-laki dan perempuan juga berbeda. Ini yang harus kita mitigasi agar AI punya implikasi positif dan tidak memperlebar jurang ketimpangan, jangan mengakibatkan diskriminasi," ujarnya.
Menko PMK menekankan perlunya kolaborasi berbagai ahli dan pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangan dan penggunaan AI berjalan adil dan inklusif. Ia menyebut riset ILO terkait risiko dan pemanfaatan AI sebagai kontribusi penting yang perlu dielaborasi lebih lanjut bersama para pakar. "Kita butuh expert dari berbagai bidang. Riset yang dilakukan oleh ILO luar biasa, dan kita perlu menjabarkannya menggunakan ahli AI," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa AI pada dasarnya bekerja berdasarkan algoritma dan data pelatihan yang diterimanya. Karena itu, jika tidak dikelola dengan benar, AI dapat memproduksi bias dan diskriminasi. “AI kan bekerja menurut algoritma, dari asupan data yang ditraining kepadanya. Kita harus berhati-hati agar rekomendasi atau keputusan berbasis AI tidak mengakibatkan diskriminasi. AI sekarang banyak dipakai untuk rekrutmen, profiling, kebijakan promosi. Ini risiko nyata dan harus kita antisipasi,” jelasnya.
Terkait regulasi, Menko PMK menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki arah kebijakan pengembangan AI, termasuk roadmap nasional dan strategi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kemenko PMK, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan dan pendidikan, berperan memastikan kesiapan SDM agar dapat memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.
Menko PMK menegaskan bahwa teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Kemajuan AI tidak boleh menciptakan ketidaksetaraan baru. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk semakin bijak dan cerdas dalam berteknologi, dengan karakter dan etika sebagai fondasi utama.
"Kta harus menggunakan AI secara bijak dan cerdas. Memberikan manfaat untuk kemanusiaan, jangan mengakibatkan diskriminasi," pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh berbagai perwakilan lembaga internasional, pemerintah, hingga mitra strategis dunia kerja. Hadir ILO Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, Mrs. Simrin C. Singh; perwakilan Pemerintah Kanada, Ms. Melisa Go; serta perwakilan Research Department ILO Geneva, Mr. Pawel Gmyrek.
Selain itu hadir pula perwakilan UN Joint SDG Fund, serta para perwakilan kementerian/lembaga pemerintah, badan PBB di Indonesia, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, mitra pembangunan, dan sektor swasta.
