KEMENKO PMK — Kemenko PMK menyelenggarakan Workshop Penguatan Ekosistem Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai bagian dari program RESPON (Rekayasa Ekosistem Sinergi Kebijakan Pascabencana untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Indonesia), di Jakarta, pada Kamis (30/9/2025).
Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar, menjelaskan bahwa program RESPON merupakan inisiatif strategis untuk mengoptimalkan tata kelola pemulihan pascabencana. RESPON memiliki tiga output utama, yakni pembentukan Tim Koordinasi Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pengembangan Kartu Kendali Monitoring dan Evaluasi, serta pembentukan Forum Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Monalisa menuturkan, workshop ini dirancang sebagai wadah pengembangan kompetensi yang berfokus pada pelatihan pemetaan kebijakan dan penulisan policy brief. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengadvokasi kebijakan melalui karya tulis kedinasan.
“Workshop ini menjadi bagian pengembangan kompetensi berfokus pada pelatihan pemetaan kebijakan dan penulisan policy brief untuk meningkatkan kemampuan pegawai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengadvokasi kebijakan melalui karya tulis kedinasan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Monalisa.
Ia berharap, melalui pelatihan tersebut para pemangku kepentingan dapat menghasilkan gagasan kebijakan yang relevan dan aplikatif, yang mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, memperkuat sinergi antarinstansi, serta memastikan keberlanjutan proses pemulihan pascabencana dalam jangka panjang.
“Harapannya, para pemangku kepentingan terkait dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, sistematis, dan dapat langsung diimplementasikan oleh para pengambil keputusan,” tambahnya.
Selain itu, Monalisa menekankan bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya persoalan teknis di lapangan, melainkan juga memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif dan sinergis. Menurutnya, kualitas tata kelola kebijakan akan menentukan kecepatan dan keberlanjutan proses rehabilitasi serta rekonstruksi.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi juga membutuhkan ekosistem kebijakan yang kuat dan sinergis. Melalui workshop ini, kita ingin mendorong aparatur untuk mampu mengadvokasi kebijakan dengan lebih efektif, sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Workshop ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor yang memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Kehadiran perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bukti kuatnya komitmen untuk membangun kolaborasi dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Hasil dari workshop ini akan disusun menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi bencana di masa mendatang. Dengan pendekatan berbasis bukti, rekomendasi yang lahir diharapkan dapat memperkaya kebijakan publik dan menjadi pedoman bersama lintas instansi.
Lebih jauh, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas aparatur negara dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terdampak. Sinergi yang terbangun melalui workshop ini diharapkan menjadi landasan untuk menciptakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih efektif, tuntas, dan berkelanjutan.
