Menko PMK Apresiasi Upaya Penurunan Stunting dan Konvergensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bireun

Minta Kabupaten dan Kota Lain Mencontoh Kabupaten Bireuen 

Kemenko PMK - Menutup kunjungan kerjanya di Kab. Bireuen, Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam dialog bersama pemerintah daerah dan warga Bireun yang bertempat di Gampong (kampung) Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah. Dialog secara fokus membahas percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Pj. Bupati Bireuen Aulia Sofyan yang berperan membuka dialog menyampaikan, Gampong (kampung) Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah merupakan kampung yang berprestasi. 

Berdasarkan data dari Riskesdas, Kabupaten Bireun ditetapkan sebagai kabupaten locus stunting pada tahun 2020. Dari berbagai intervensi yang dilakukan, berdasarkan SSGI, Pemkab Bireuen berhasil menurunkan angka prevalensi stunting yang semula 32,88% pada tahun 2020 menjadi angka 23,4% pada tahun 2022. 

Kadis Kesehatan Kabupaten Bireuen Irwan A. Ganni menceritakan beberapa inovasi yang dilakukan di Kabupaten Birueun dalam kaitannya dengan upaya penurunan prevalansi stunting, yang akhirnya mengantarkan Bireuen menjadi kabupaten terbaik se-Aceh yang berhasil menurunkan angka stunting pada tahun 2022 lalu. 

Me bu gateng salah satunya. Me bu gateng adalah tradisi masyarakat Aceh, dimana apabila ada satu keluarga yang istrinya tengah hamil, maka pihak keluarga wajib membawa penganan pada bulan kehamilan ketujuh. 

Tradisi ini kemudian diterapkan di Kabupaten Bireueun, dimana semua desa diwajibkan memberikan penganan bagi ibu hamil dari bulan pertama hingga ketujuh, terutama mereka dengan kondisi ekonomi kurang baik. Kesehatan ibu hamil menjadi kerja bersama seluruh warga desa. 

Inovasi selanjutnya adalah Gampong Berisehati (bersih, rapi, indah, sehat, aman dan produktif) yang programnya dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Salah satu program Gampong Berisehati adalah menghadirkan jamban di setiap rumah tangga. Namun, hingga saat ini, kondisi jamban di seluruh rumah tangga di Bireuen baru mencapai 79,8%. “Ini yang masih menjadi tantangan kami,” ujar Irwan. 

Upaya penanganan stunting lainnya adalah menghadirkan Rumah Gizi Gampong, sebuah wadah perkumpulan perangkat desa dan masyarakat yang menyelaraskan seluruh upaya penanganan stunting terdiri dari pemberian makanan bergizi, edukasi, dan upaya kesehatan. Intervensi spesifik lain yang telah dilakukan adalah pemberian tablet tambah darah bagi remaja wanita dan melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin secara rutin pada ibu hamil. 

Sementara intervensi sensitif yang sudah dilakukan salah satunya adalah mewujudkan air minum yang layak bagi warga (sudah tersedia 89%). Untuk penyediaan jamban masih didapati desa yang belum bebas ODM. Dari 20 puskesmas, baru tersedia 17 yang tersedia unit alat USG dan alat antropometri yang sudah dimiliki sebanyak 633. 

Dari dialog hari ini, Bidan Alue Glumpang, di wilayah kerja Ijue menyampaikan bahwa di wilayahnya belum ada pondok bersalin desa dan alat USG. 

Menanggapi keluhan tersebut, Menko PMK mengatakan, tidak boleh ada posyandu yang tidak memiliki alat antropometri. “Bagi posyandu yang belum memiliki alat antropometri, segera usulkan ke Kemenkes. Saya datang kesini bukan untuk mendengar yang baik-baik, tetapi untuk mendengarkan masalah dan menyelesaikannya. Mohon agar Bupati, OPD, dan kepala desa menyisir dan memastikan betul ketersediaan USG di puskesmas dan antropometri di Posyandu” tegas Menko PMK. 

Sementara itu, dalam upaya penghapusan kemiskinan esktrem Pemkab Bireuen telah memetakan anggaran  sebesar Rp 9 miliar dan menggunakan Zakat Infaq Sadaqah untuk juga digunakan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Dalam upaya konvergensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2023, Pemkab Bireun telah menggunakan data P3KE  
untuk memapping/identifikasi sasaran dan intervensi program kemiskinan ekstrem yang harus diberikan. Selanjutnya data sasaran bersumber data P3KE ditetapkan melalui instruksi Bupati dan telah dibagi pakaikan kepada OPD dan diserahkan juga kepada para kepala desa. 

Wujud program penghapusan kemiskinan ekstrem  Pemda Bireun diantaranya telah melakukan  BAST dengan Perkim PUPR untuk pembangunan rumah tidak layak huni yang berfokus pada kantong kemiskinan dan terbesar sasarannya berada di Kecamatan Peusangan, Juli, dan Jeumpa. 
Dengan Disdukcapil, telah dilakukan penandatanganan BAST terkait padu padan NIK. Sementara terkait jaringan komunal air bersih, akan berlocus di kantong kemiskinan dan 50 desa lokus stunting di tahun ini. 

Menko PMK- yang dimandatkan dalam Inpres 4/2022 untuk mengoordinasikan strategi kantong kemiskinan- mengarahkan agar Bupati, Camat, dan kepala desa agar desa yang belum  seratus persen tersedia jamban agar diseratuspersenkan. Rumah tidak layak huni dan penyediaan air minum -air bersih yang masih kurang agar segera ditindaklanjuti, karena selain sebagai upaya penghapusan miskin ekstrem, ini juga sangat mendukung  intervensi sensitif dalam penurunan stunting yang menurutnya juga tidak kalah penting dibanding intervensi spesifik. 

“Saya minta Bapak Bupati untuk benar-benar menyisir desa yang jambannya belum 100%, karena ketidakadaan jamban berpengaruh pada kesehatan, termasuk stunting. Saya minta di Kabupaten Bireuen tidak ada satu pun rumah tangga yang tidak memiliki jamban.Selain jamban, ketersediaan air bersih dan air minum, bantuan bagi rumah tidak layak huni juga menurut Menko PMK perlu diperhatikan untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem dan  stunting." tegas Menko PMK. 

Terkait data P3KE, Menko PMK meminta agar kepala-kepala desa segera melakukan verifikasi dan validasi data untuk disampaikan ke Kemenko PMK, sehingga intervensi yang dilakukan Pemerintah benar-benar tepat sasaran. 

Dari kunjungan kerjanya ke Gampong Matang Glumpang Dua Meunasah Dayah, Menko PMK menyatakan sangat senang dan mengapresiasi Kabupaten Bireun yang dengan sangat cepat berhasil menurunkan angka stunting dengan berbagai inovasi yang dilakukan dan sudah melakukan langkah nyata untuk upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

“Saya memberi penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Bireuen dan tokoh masyarakat Kabupaten Bireuen yang telah bekerja keras dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Hal ini bisa dicontoh oleh kabupaten dan kota yang lain,” kata Menko PMK. 

Setelah dialog, dilaksanakan penyerahan secara simbolis 100 paket sembako, pemberian santunan bpjs ketenagakerjaan bagi ahli waris pekerja dan Non ASN berupa klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),  Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua  (JHT) dan beasiswa dengan total nilai Rp 376.064.865 serta penandatanganan prasasti rumah gizi gampong. 

Hadir dalam dialog Pj. Bupati Bireuen, 
Bapak Aulia Sofyan, jajaran Forkopimda Bireuen, para kepala OPD Bireuen, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, para Camat di Kab. Bireuen, Imum Mukim Muchlis Amus, Keuchik Gampong, kader Posyandu, pendamping PKH, pendamping desa, bidan dan para tokoh masyarakat Kecamatan Peusangan.  

Kontributor Foto:
Reporter: