KEMENKO PMK — Pemerintah terus memperkuat tata kelola data kebencanaan guna mendukung penanganan banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra secara cepat, akurat, dan terkoordinasi. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I terkait Pengelolaan Data Bencana Banjir dan Longsor Sumatra yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin (20/1/2026) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Kemenko PMK dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kemendagri, Bappenas, BNPB, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinkronisasi data lintas sektor sebagai dasar perumusan kebijakan penanggulangan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam pengantarnya, Sesmenko PMK menegaskan bahwa pengelolaan data kebencanaan saat ini masih menghadapi tantangan mendasar, seperti fragmentasi data antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perbedaan standar, ketiadaan metadata, duplikasi data, serta ketidaksinkronan waktu pemutakhiran data. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya respons dan kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis bukti.
“Pemerintah mendorong pembentukan dan penguatan pengelolaan data tunggal kebencanaan (single source of truth) sebagai rujukan bersama lintas sektor, agar data yang digunakan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Sesmenko PMK.
Pengelolaan data tunggal bencana diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, termasuk pemantauan kondisi lapangan secara real-time, penghapusan duplikasi data, serta peningkatan efektivitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam rapat tersebut juga dibahas pembagian peran yang jelas antara Tim Pengarah, Tim Pengarah Harian, dan Tim Pelaksana guna memastikan tata kelola data berjalan terstruktur dan berkelanjutan.
Selain itu, rapat menekankan pentingnya pengembangan dashboard data terintegrasi yang menggabungkan data tabular dan spasial dari berbagai sumber. Dashboard ini diharapkan menjadi acuan bersama seluruh kementerian/lembaga, khususnya dalam penyusunan Zona Rawan Bencana (ZRB) serta perencanaan penanganan infrastruktur terdampak seperti jalan, jembatan, dan sumber air minum.
Rapat juga mencatat sejumlah tantangan di lapangan, antara lain keterbatasan waktu, sinkronisasi data dari tingkat desa hingga nasional, serta perlunya penetapan cut-off date pengumpulan data agar proses analisis dan perencanaan tidak terganggu oleh perubahan data yang berulang. Untuk itu, disepakati perlunya percepatan integrasi data dan verifikasi lintas instansi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyepakati penguatan koordinasi antara BIG, BPS, BNPB, dan Kemendagri untuk mempercepat finalisasi data tunggal dan dashboard terintegrasi, serta pembentukan tim teknis lintas instansi guna memastikan data kebencanaan dapat digunakan secara optimal dalam penyaluran bantuan dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pengelolaan data yang kuat dan terintegrasi menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel, sekaligus mencegah potensi tumpang tindih dan penyimpangan,” pungkas Sesmenko PMK.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan pimpinan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kemendagri, Bappenas, BNPB, BIG, dan BPS, serta unsur teknis pengelola data kebencanaan.
