Kemenko PMK Terus Kawal Percepatan penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan melalui aplikasi Sistem Fleksibel dan Akuntabilitas.

Jakarta (8/7) Kemenko PMK mengawal percepatan penyaluran BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan dan akuntabilitasnya, disampaikan Asisten Deputi Bidang PAUD, Dikdas dan Dikmas Femmy Eka Kartika Putri pada rakor penyaluran dan pengelolaan dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020 di Harris Vertu Hotel, Senin (8/7). 

Femmy mengaku perihatin bahwa saat ini anggaran BOP PAUD dan Kesetaraan belum terserap secara optimal. Dari Pagu penyesuaian /Perpres 54/2020, anggaran BOP PAUD tahun 2020 sebesar 4 Triliun rupiah terserap 80% pada tahap 1 untuk 6.691.207 anak di lembaga satuan pendidikan dan dana cadangan 20 milyar rupiah juga baru terserap 3 milyar rupiah. 

Penyaluran BOP PAUD ke RKUD tahap satu per tanggal 8 Juli 2020 telah tersalur 99% dan 1% belum tersalur karena terhambatnya pelaporan dan administrasi di lima daerah kabupaten/ kota yaitu: Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, dan Tambraw, Manokwari Selatan.  

Sementara itu, BOP Kesetaraan dari anggaran 2020 sebesar 1,9 trilyun rupiah untuk 719.547 peserta didik, terserap 80% tersalur ke RKUD per tanggal 8 Juli 2020 . Dari 509 Kabupaten/Kota sasaran, 21 Kabupaten/Kota belum menyerahkan laporan di tahun 2019 ke Kementerian Keuangan. 21 daerah yang belum salur ke lembaga di antaranya daerah DKI Jakarta, bahkan di Provinsi Banten terdapat tiga Kabupaten/Kota yang belum sampai di salurkan tahap 1 ke satuan pendidikan yaitu kota Tangerang, kota Cilegon dan kota Tangerang Selatan.

Penyaluran BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan untuk tahun yang akan datang direncanakan akan seperti penyaluran BOS, yang langsung ditransfer ke satuan pendidikan, namun hal tersebut membutuhkan regulasi payung hukum yang akan dikeluarkan  oleh Kemendagri, demikian tegas Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Bahri, S.STP, Msi. 

Kontributor Foto:
Reporter: