KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menghadiri kegiatan After Action Review (AAR) Uji Coba Terintegrasi Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya yang menandai penutupan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), di Jakarta, pada Kamis, (30/10/2025)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BNPB tersebut diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga, termasuk BMKG, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Pacitan, BPBD Kabupaten Sukabumi, serta mitra pembangunan, NGO, dan perwakilan World Bank yang selama ini berperan aktif dalam penguatan ketangguhan bencana di Indonesia. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem peringatan dini yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.
Deputi Lilik menegaskan bahwa kehadiran Kemenko PMK pada kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap sinkronisasi dan pengendalian kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana. Ia menilai, program IDRIP telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui inovasi sistem peringatan dini berbasis data dan teknologi.
Untuk menjaga keberlanjutan hasilnya, Kemenko PMK mendorong agar praktik baik dan pembelajaran dari IDRIP dapat diintegrasikan ke dalam peta jalan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) 2026–2029, serta mendukung target nasional Early Warning for All (EW4ALL) tahun 2027 dan pelaksanaan RPJMN 2025–2029.
"Kami ingin memastikan hasil dan inovasi yang lahir dari IDRIP tidak berhenti di sini. Semua praktik baiknya harus kita bawa ke tahap implementasi yang lebih luas, masuk ke peta jalan aksi nasional, mendukung target Early Warning for All 2027, dan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan manusia yang tangguh terhadap bencana," ujar Deputi Lilik.
Lilik menyampaikan, Kemenko PMK dengan peran koordinatif berkomitmen memastikan hasil dan sistem inovatif IDRIP dapat terus diterapkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan adaptif terhadap bencana.
