KEMENKO PMK -- Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur saat ini termasuk dalam kawasan yang masih belum baik dalam akses layanan pendidikannya. Salah satunya Kabupaten Sumba Tengah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2021 masih rendah sekitar 27,73 ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terkait Paud begitupun perkembangan PAUD HI sampai saat ini belum melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito menyampaikan, untuk menangani permasalahan tersebut maka dibutuhkan Sinergi Pusat dan Daerah agar target pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tercapai.
Hal ini disampaikan Deputi Warsito dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sinergi Pusat dan Daerah untuk Meningkatkan Kualitas PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Wilayah Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (27/7).
"Perlu adanya sinergi antara pusat dan daerah dalam mencapai target pemerintah terutama di dalam pemerataan pendidikan berkualitas," ujar Warsito.
Lebih lanjut Deputi Warsito, menyampaikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, khususnya pada Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, mengamanatkan salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Seperti diketahui pada tahun 2020, angka putus sekolah dan mengulang di SMA dan SMK masih tinggi. Untuk jenjang SMA pada angka 1.518 siswa, sementara SMK sebanyak 1.059 siswa (sumber Disdik NTT, 2022).
“Kemenko PMK akan mendorong konsep Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik integratif Bidang Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM di Pulau Sumba” ungkap Warsito
Dalam Rapat Koordinasi, telah tercapai beberapa rekomendasi kesepakatan diantara pusat dan daerah untuk meningkatkan SDM di Pulau Sumba, diantaranya tentang Percepatan penyusunan regulasi PAUD HI dan pencegahan perkawinan anak; pendidikan dasar menengah yang dapat didukung dengan dana desa. Juga percepatan pengentasan anak putus sekolah tidak sekolah untuk kembali bisa bersekolah.
"Rekomendasi ini dapat menjadi langkah awal memperbaiki kualitas kebijakan dan praktik pendidikan di sekolah dan madrasah yang ada di Pulau Sumba," ucapnya.
Rakorda ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Sumba Tengah; Asisten Deputi PAUD, Dasar, dan Menengah Kemenko PMK; Direktur GTK PAUD dan Dikmas dan Perwakilan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, kemendikbudristek; Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA; perwakilan berbagai OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan DPRD serta perwakilan Kantor Kementerian Agama, Bunda PAUD dan HIMPAUDI dari Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur.
