KEMENKO PMK - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Isu Pembangunan Pemuda Tahun 2026 pada Selasa (24/2) di Jakarta. Rapat tersebut bertujuan memperkuat sinergi kebijakan dan tata kelola pembangunan pemuda agar lebih terarah, terukur, dan berdampak, sejalan dengan agenda RPJMN 2025–2029.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menyampaikan bahwa pembangunan pemuda harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tantangan utama kita adalah penguatan koordinasi, terutama dengan pemerintah daerah, karena isu kepemudaan belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pemuda merupakan investasi jangka panjang. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia dengan karakter dan identitas yang kuat menjadi faktor kunci kemajuan bangsa.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan jumlah pemuda usia 16–30 tahun pada 2025 mencapai 66,83 juta orang atau sekitar 22,99 persen dari total penduduk. Angka tersebut menempatkan pemuda sebagai kelompok strategis dalam pembangunan nasional.
Dalam aspek pengukuran kinerja, Kemenko PMK menekankan pentingnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator utama. Capaian IPP 2024 tercatat sebesar 62,88 dan diproyeksikan meningkat menjadi 65,78 pada 2025, melampaui target 65,16. Pemerintah menargetkan IPP mencapai 73,27 pada 2029.
“IPP menjadi instrumen untuk memastikan efektivitas kebijakan. Pemantauan indikator perlu dilakukan secara rutin dan terintegrasi agar intervensi tepat sasaran,” kata Warsito.
Rapat tersebut menetapkan dua fokus utama pembangunan pemuda 2026, yakni penguatan karakter dan identitas serta peningkatan kemandirian. Arah kebijakan difokuskan pada pembentukan karakter patriotik, gigih, dan empatik, serta peningkatan akses pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, dan kesempatan kerja.
Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Yohan, memaparkan capaian program 2025 dan sejumlah tantangan, antara lain kualitas pendidikan, partisipasi kerja, kesehatan fisik dan mental, serta meningkatnya perilaku berisiko di kalangan pemuda.
Sementara itu, Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Didik Darmanto, menyampaikan bahwa arah kebijakan 2026 akan diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029. Ia menekankan pentingnya program yang lebih fokus, inklusif, dan menjangkau wilayah tertinggal serta kelompok rentan, termasuk pemuda disabilitas dan pemuda di daerah nonperkotaan.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko PMK menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendorong pembangunan pemuda yang lebih terpadu dan berorientasi pada hasil. Upaya tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Turut hadir dalam rakor ini, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Yohan; Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.
