Kemenko PMK Lakukan Pemantauan Penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi

Kabupaten Tangerang (9/7) -- Pemerintah terus berupaya mempercepat penyaluran beragam bantuan sosial (bansos) sebagai stimulus pandemi Covid-19. Tidak hanya percepatan, namun ketepat sasaran bansos menjadi prioritas pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan selalu menekankan agar penyaluran program bantuan sosial tepat sasaran kepada penerimanya.

Salah satu program bantuan sosial yang diminta agar dipercepat penyalurannya dan tepat sasaran adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Untuk itu, dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev), Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi memantau langsung ke desa di Kabupaten Tangerang, yakni Desa Margasari dan Desa Pasor Bolang di Kecamatan Tigaraksa, serta Desa Gembong di Kecamatan Balaraja, pada hari Kamis (9/7). 

Dalam kunjungannya, Sonny didampingi oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Yuli Harsono, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PMK, Perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes PDTT, BPKP, dan Setkab.

Sonny menerangkan, pemantauan ini dilaksanakan untuk melihat langsung fakta di lapangan sekaligus berdialog evaluasi dan solusi BLT-DD dengan Camat, Kepala Desa dan perangkat desa, pendamping desa, pengurus BUMDES, dan KPM masyarakat penerima bantuan.

"Yang diharapkan pemerintah adalah tidak terjadi duplikasi dan dobel penerimaannya. Terus kita juga ingin memantau bagaimana proses mekanisme penerima manfaat. Misalnya apakah dilakukan musyawarah desa khusus (musdesus), kemudian penerimanya siapa dan penentuannya kriterianya apa, jika anggaran tidak mencukupi siapa yang diprioritaskan. Dan seterusnya," terang Sonny dalam dialog di kantor Desa Margasari, Kabupaten Tangerang.

Diketahui, terdapat 246 Desa yang menyalurkan BLT-DD di Kabupaten Tangerang. Penyaluran BLT-DD untuk tahap pertama telah berjalan dengan baik. Namun, untuk tahap kedua masih ada kendala yang ditemui. Deputi Sonny mendapatkan beberapa laporan penting dalam pemantauannya kali ini. Di Desa Margasari, dia mendapatkan laporan, masih ada data penerima yang tumpang tindih antara penerima BST dan BLT-DD. Pihak desa mensiasatinya dengan mengalihkan salah satu bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan belum terdaftar.

Sama seperti Margasari, di Desa Pasir Bolang masih ada tumpang tindih. Namun, Desa mensiasati dengan mengalihkan salah satu bantuan melalui kesepakatan bersama dan dimuat dalam berita acara. Sementara di Desa Gembong, penyaluran masih terkendala oleh data. 

Sonny mengatakan, berbagai permasalahan yang diketemukan akan ditindaklanjuti dan akan dibawa dalam rapat kabinet melalui Deputi PMK Setkab dengan harapan agar penyaluran BLT-DD di seluruh Indonesia bisa cepat dan tepat sasaran. 

"Dengan mengunjungi lapangan ini kan kita jadi tahu masalah sebenarnya di lapangan seperti apa dan menjadi bahan kita dalam memperbaiki kebijakan ke depan," pungkasnya.

Selain melakukan pemantauan di Kabupaten Tangerang, Kemenko PMK secara paralel juga melaksanakan monev penyaluran BLT-DD di Kabupaten Bogor. Monev di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK Herbert Siagian bersama dengan tim monev lintas perwakilan K/L. Pemantauan serupa jg telah dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari sebelumnya. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: