Kemenko PMK Lakukan Evaluasi RKP 2020 Tentang Pembangunan Kemandirian Desa

Jakarta (10/12) -- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai evaluasi rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 tentang pembangunan kemandirian desa. 

Sejumlah topik dibahas dalam rakor tersebut antara lain evaluasi Capaian RKP 2020 dan Target 2021 Terkait Pembangunan Kemandirian Desa, Progres Penyusunan Indeks Desa, dan Upaya Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. 

Dalam pembukaannya, Herbert mengatakan bahwa Kemenko PMK sesuai tugas dan fungsinya melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan kemandirian desa. Seperti diketahui bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun pertama dari RPJMN 2020-2024 Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. 

“Tema RKP 2020 adalah 'Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas' yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan pelaksanaan RPJMN 2020-2024," kata Herbert dalam rakor, pada Kamis (10/12). 

Secara umum, menurut Herbert, dalam RKP 2020 target pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan transmigrasi merupakan lanjutan dari rencana sebelumnya. Hal tersebut merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemajuan desa dan daerah. 

"Dalam RKP 2020 Pengurangan Kesenjangan Antara Desa Dan Kota Dilakukan dengan membangun kemandirian desa, serta meningkatkan keterkaitan antara desa dan kota melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi," katanya.

Oleh karenanya, menurut Herbert, dalam upaya pembangunan tersebut, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, badan usaha dan masyarakat perlu dioptimalkan. 

Menurut data BPS, pada tahun 2018 terdapat 54 ribu lebih desa berkembang di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2015 sebanyak 51 ribu lebih. Tidak kalah meningkatnya adalah desa mandiri. Sebanyak 5 ribu lebih desa telah menjadi desa mandiri. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dari tahun 2015 sebanyak 2894 desa mandiri. 

"Dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan sebanyak 10 ribu lebih desa mandiri akan ada pada tahun 2024. Sebanyak 59 ribu lebih desa berkembang bisa hadir, serta berkurangnya desa tertinggal hanya dikisaran 3 ribu saja," tukasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Setkab Asri Ernawati menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi program yang melibatkan banyak kementerian/lembaga dalam pembangunan kemandirian desa. Hal tersebut dikarenakan target RPJMN 2020-2024 yang tinggi. Asri menambahkan, sesuai arahan Presiden dalam rapat terbatas bahwa program pembangunan desa harus berbasis pemberdayaan masyarakat desa. 

Dalam sesi pemaparan, Sesditjen PPMD Kemendes PDTT Rosyidah Rachmawati mengatakan telah melakukan pemuktahiran status desa dengan menggunakan basis IDM (Indeks Desa Membangun). Menurut Rosyidah, hasil pemutahiran ini telah dilaporkan ke Dirjen Perimbangan Kemenkeu sebagai dasar perhitungan besaran dana desa. Hasil yang diperoleh dari IDM pada 2020 sebanyak total 74 ribu desa lebih telah melakukan pemutahiran.

Dari hasil tersebut Rosy mengatakan diperoleh sebanyak 5 ribu lebih desa sangat tertinggal. Kemudian 15 ribu lebih desa tertinggal. Selanjutnya 40 ribu lebih desa berkembang, Desa maju sebanyak 11 ribu lebih, dan desa mandiri sebanyak seribu lebih. Di akhir paparan Rosy mengaminin pendapat dari Herbert dan Asri bahwa perlu adanya sinergi dan kolaborasi program kegiatan K/L agar pembangunan desa menjadi optimal.

Hadir dalam rakor tersebut baik secara luring maupun daring Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Setkab Asri Ernawati, Sesditjen PPMD Kemendes PDTT, Rosyidah Rachmawati, Perwakilan Bappenas, Kemendagri, BPS, Kemenkeu, dan K/L terkait lainnya.  (*)

Kontributor Foto:
Reporter: