Kemenko PMK Gelar Sosialisasi Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pemantauan PAUD HI, Dukung Wajib Belajar 13 Tahun

KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito membuka agenda “Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pemantauan melalui Dasbor Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI)” di Hotel Mercure Sabang Jakarta, pada Selasa (23/4).

Warsito menyampaikan, dasbor PAUD HI akan berfungsi sebagai alat untuk menghimpun berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam pengembangan dan implementasi program di daerah. Sinkronisasi data dalam sistem itu, lanjut Warsito, akan digunakan oleh Gugus Tugas PAUD HI dalam melakukan tindakan dan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan.

“Dasbor ini adalah sebuah alat, bukan tujuan. Tujuan kita adalah memastikan anak-anak kita tertangani secara holistik-integratif. Itu tujuan kita,” ujar Warsito.

Warsito menekankan, dasbor PAUD HI akan bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan temuan permasalahan yang ada di daerah. Selain itu, dasbor PAUD HI akan menjadi indikator milik kementerian, lembaga, hingga dan pemerintah daerah.

“Maka, karena ini alat, sifatnya menjadi dinamis, sifatnya tumbuh dan berkembang sesuai dengan permasalahan dan harus selalu kita perbarui. Mari kita kelola sebaik mungkin. Ke depan, ketika mitra pembangunan sudah tidak berperan maka masing-masing kementerian dan lembaga diharapkan untuk menjaga keberlanjutannya,” imbuh Warsito.

Warsito turut menjelaskan bahwa PAUD HI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang telah digaungkan sebelumnya oleh pemerintah. Program tersebut telah masuk dalam RPJMN 2025-2029, bahkan masuk ke dalam program di sebagian daerah wajib satu tahun pra-sekolah dan masuk ke dalam perhitungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu pengungkit dalam RLS dan HLS serta berkontribusi dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja di masa mendatang. Harapan ke depan, ucap Warsito, keberadaan dasbor PAUD HI dapat dikelola secara profesional dan menjadi sumber rujukan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia.

Sistem ini diketahui secara terintegrasi menyajikan informasi-informasi indikator utama dari aktivitas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem ini juga diperuntukkan sebagai alat pemantauan capaian Rencana Aksi Nasional PAUD HI yang akan dilaporkan oleh Menko PMK selaku Ketua Gugus Tugas kepada Presiden.

Selain sosialisasi, bimbingan secara teknis juga dilakukan kepada penanggung jawab dari  masing-masing perwakilan kementerian dan lembaga anggota Gugus Tugas PAUD HI dalam membuat dan mengoperasikan akun pada dasbor PAUD HI. Sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan sebagai persiapan dari agenda peluncuran dasbor PAUD HI yang rencananya akan digelar pada bulan Mei mendatang.

Sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga yang turut hadir baik luring maupun daring, diantaranya Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPPA, Kememterian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Bappenas, UNICEF, serta jajaran perwakilan dari internal Kemenko PMK.

Kontributor Foto:
Reporter: