KEMENKO PMK – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono memberikan arahan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045, RPJMD Teknokratik 2025-2029, dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada 24-26 April 2024.
Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa Presiden RI memiliki visi Indonesia Emas 2024 yang diturunkan dalam lima arahan presiden. Pada arahan Presiden yang pertama yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia diharapkan di Provinsi NTB dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional. Deputi Nunung juga menyampaikan mengenai pentingnya siklus pembangunan manusia dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan manusia dari fase prenatal hingga lansia.
"Kami mohon dalam rencana pembangunan lima tahun dan 10 tahun mendatang di Provinsi NTB perlu ditekankan pembangunan karakter," ucap Deputi Nunung saat memberikan arahan mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy.
Selain itu Deputi Nunung juga menyampaikan bahwa Provinsi NTB perlu melakukan upaya yang lebih keras untuk menurunkan kemiskinan ekstrem karena saat ini angkanya sebesar 2,64%, yaitu masih di atas rata-rata nasional sebesar 1.12%, karena target Bapak Presiden target Nol persen kemiskinan ekstren harus tercapai tahun 2024.
"Untuk mencapai target tersebut, konvergensi program di daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota harus benar-benar dilakukan dan komplementaritas antar program harus diwujudkan," jelas Nunung.
Dalam sambutan pembukaannya, Pj. Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi menegaskan bahwa RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi strategic direction dalam pembangunan nasional sehingga Provinsi NTB menyelerasakan Indonesia EMAS 2024 dengan NTB Emas 2045 (Ekonomi Maju, Manusia Kuat, Aman berkelanjutan, dan Daerah Sejahtera).
Selain itu, Pj Gubernur Lalu juga menyampaikan mengenai RPJMD 2025-2029 sebagai fase pertama pelaksanaan RPJPD 2025-2045 melalui target yang terintegrasi dengan program prioritas daerah. Arah kebijakan RKPD Provinsi NTB memiliki tema Industrialisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Dukungan Reformasi dan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam Musrenbang Provinsi NTB ini turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Direktur Perencanaan Pendanaan Bappenas, Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Kepala Unit Advokasi Kebijakan dan Kemitraan TNP2K, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Perwakilan Anggota DPD RI, Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Para Bupati/Walikota se-Provinsi NTB, dan Seluruh mitra pembangunan di Provinsi NTB. (*)
