Kemenko PMK Gelar Rakor Sinkronisasi Konsep Roadmap Program Kursus dan Pelatihan

Jakarta (19/8) ---- Merujuk pada salah satu Program Prioritas Presiden RI 2020-2024, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pendidikan vokasi (keterampilan), Kedeputian Koordinasi bidang Pendidikan dan Agama, melalui Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja, Wijaya Kusumawardhana, menggelar rakor pembahasan roadmap revitalisasi kursus dan pelatihan yang bertempat di ruang rapat lt.4, Kemenko PMK, Jakarta.

Dalam pembukaannya, Wijaya menjelaskan tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk mendapatkan informasi atau masukan dari beberapa Kementerian terkait roadmap revitalisasi kursus dan pelatihan khususnya dalam konteks strategi dan pengkayaan terhadap realisasi roadmap agar informasi menjadi semakin lengkap. 

“Tantangan penciptaan lapangan kerja saat ini menjadi semakin berat. Pada masa lampau 1% pertumbuhan ekonomi mampu mencipatakan 200.000 lapangan pekerjaan. Di era Revolusi Industri 4.0, penyerapan tenaga kerja menurun dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap sekitar 75.000 tenaga kerja," ujar Wijaya.

Peranan pendidikan vokasi menjadi sangat penting untuk menyelaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja dan industri yang berbasis digital sehingga harus tercipta kesadaran bersama baik Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Dengan adanya revitalisasi kursus dan pelatihan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang menjadi fokus Pemerintah saat ini dan mampu menyerap tenaga kerja jangka pendek.  

Saat ini Rencana Kerja Pemerintah 2020 akan berfokus pada penajaman program pendidikan vokasi yang diarahkan pada peningkatan peroduktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang meliputi peningkatan peran dan kerja sama dengan dunia usaha; peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan sertifikasi kompetensi dan penignkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kemendikbud, Kemnaker, Bappenas, HIPKI, LSK serta beberapa perwakilan lainnya.