Kemenko PMK Gelar Rakor Kolaborasi Multipihak dalam Penanganan Respons Covid 19

Jakarta (25/6) - Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kolaborasi Multipihak dalam Penanganan Respons Covid 19 secara video conference melalui aplikasi Zoom, pada Kamis (25/6).

Rapat tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Kantor Staf Presiden, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, serta perwakilan dari Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Kementerian Sosial dan Kemdikbud sebagai pihak pemerintah. 

Selain itu dari pihak non pemerintah antara lain Mitra Klaster Nasional Penanggulangan Bencana (UNOCHA, WFP, IFRC, UNICEF, IOM, YEU, UNFPA, WVI, FAO, WHO dan UNDP), HFI (Humanitarian Forum Indonesia), Forum PRB Yogyakarta, Forum PRB NTT dan Sejajar.

Rapat ini diadakan sebagai pertemuan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait dan jejaring koordinasi yang telah bekerja. Deputi Dody menyampaikan bahwa prinsip gotong royong menjadi modal bangsa menghadapi bencana yang diwujudkan dalam bentuk kolaborasi multipihak seluas-luasnya, dengan segala bentuk segala bentuk yang telah terbangun dan berjalan.

"Sejauh ini, ada 34 Kementerian/Lembaga, 237 LSM/OMS badan PBB, Universitas dan 169 Lembaga usaha yang berpartisipasi dalam dukungan kolaborasi multipihak penanganan Covid 19. Jejaring kolaborasi multipihak baik dari Klaster Nasional, HFI, Forum PRB Yogyakarta dan NTT, serta Sejajar menyampaikan laporan triwulanan mereka dalam rakor tersebut," ujar Titi dari UNOCHA.

Titi melanjutkan, respons multisektor penanganan Covid-19 dari Tim Mitra Kemanusiaan (HCT) dan Tim Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCT) disusun oleh 55 organisasi terdiri dari badan PBB, LSM nasional dan internasional, termasuk anggota HFI ) berdurasi 6 bulan (Mei – Oktober 2020). Wilayah kerja di 34 provinsi dengan rencana komitmen pendanaan USD 113.494.027 (tersedia USD 23.873.894.03 dari total kebutuhan pendanaan).

"Tujuh area prioritas antara lain kesehatan, Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), logistik, ketahanan pangan, mitigasi dampak sosial ekonomi dari krisis, layanan multi-sektor yang penting dan perlindungan kelompok rentan," tuturnya.

Kemenko PMK, kata Dody, mengapresiasi dan akan terus mendukung kolaborasi multipihak antara pemerintah dan non pemerintah dalam penanganan Covid 19. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: