KEMENKO PMK — Guna mengetahui akselerasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Hotel Four Point Makassar, pada Jumat (1/11/2024).
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Nunung Nuryartono dalam sambutannya menekankan untuk meningkatkan pendampingan teknis sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program tepat sasaran, tepat waktu, efektif, dan efisien termasuk PMT pangan lokal, serta sisa waktu yang tinggal 2 bulan sebelum akhir tahun dapat dimanfaatkan sebaik dan seoptimal mungkin dana insentif fiskal bagi kabupaten yang mendapatkan.
Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa turut menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi perkembangan, kendala, dan solusi pemecahan masalah multi sektor serta inovasi yang ada di kab/kota dan berbagi praktik baik dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan serta memperoleh masukan untuk rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk berikutnya.
Acara dihadiri secara langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, Pjs. Wali Kota Makassar Irwan Rusfiady Adnan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskandar, dan kepala OPD terkait Provinsi Sulawesi Selatan, serta Tim Asisten Deputi Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya akan memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan harus terukur, supaya intervensi tepat sasaran.
“Intervensi secara cepat sehingga penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai. Pengecekan lapangan juga penting agar tidak ada turbulensi data,” ujar Zudan.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan memberikan arahan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan aksi nyata turun ke lapangan di Posyandu dan Puskesmas untuk melihat data sasaran dan intervensinya secara cepat dan tepat secara periodik. Untuk memastikan intervensi tepat sasaran, selain sinkronisasi data sasaran dengan data kependudukan juga perlu pelibatan tokoh agama/tokoh masyarakat serta pengawalan agar intervensi sampai kepada sasaran.
Sejalan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk memanfaatkan dana insentif fiskal untuk fokus intervensi pada upaya pencegahan terhadap kelompok balita bermasalah gizi (berat badan tidak naik, berat badan kurang dan gizi kurang) tanpa mengesampingkan upaya penanganan pada balita stunting.
Beberapa kegiatan yang berkontribusi langsung dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting adalah PMT pangan lokal untuk anak yang berat badan tidak naik, anak yang berat badan kurang. Selain itu dapat juga digunakan untuk kegiatan intervensi sensitif seperti perluasan akses air minum dan sanitasi, upaya untuk mendukung perubahan perilaku seperti kampanye melalui media serta kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam kelompok kegiatan.
