Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang merupakan penyumbang wilayah kemiskinan ekstrem di Jawa Barat. Pada tahun 2022, persentase tingkat kemiskinan tertinggi di jawa barat sebesar 12,77%, sementara Kabupaten Indramayu menjadi daerah dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Barat. Ironisnya, Kabupaten Karawang menjadi daerah penghasil ikan terbanyak, namun banyak nelayannya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Untuk membahas penguatan sinergi Program Pemerataan Pembangunan Wilayah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir Jawa Barat, pada 26 Juli 2023, Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK Ivan Syamsurizal memimpin rapat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
Rapat dihadiri juga oleh perwakilan dari Asdep Jaminan Sosial Kemenko PMK, Setda Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas PMD Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu dan Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
Rakor mengidentifikasi penyebab kemiskinan ekstrem wilayah pesisir Jawa Barat, yaitu tingginya biaya operasi penangkapan ikan, ketergantungan nelayan terhadap sumber daya, ketergantungan nelayan terhadap pemilik modal selain itu buruh/nelayan tradisional memiliki penghasilan yang rendah karena alat tangkap yang digunakan menggunakan alat-alat tradisional seperti, tangkapan jaring, dan perahu kecil yang menyebabkan hasil tangkapan laut sedikit.
Kabupaten yang memiliki potensi perikanan tercatat menjadi penyumbang wilayah kemiskinan ekstrem di atas rata-rata persentase Provinsi Jawa Barat yakni 1.86%. Kabupaten Indramayu menyumbang angka 3.01% dan Kabupaten Karawang menyumbang angka 2.70%.
Terdapat kondisi kontradiktif antara potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Indramayu dan Karawang dengan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Terlebih Indramayu dan karawang juga merupakan daerah lumbung padi di Provinsi Jawa Barat, bahkan nasional.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalah kemiskinan di wilayah pesisir oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, subsidi BBM untuk kapal <5 gross tonage (GT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil, asuransi nelayan, dan pembagian 400 smart fishing kepada nelayan di Jawa Barat, yang diserahkan kepada nelayan Pantai Selatan dan nelayan Pantai Utara.
Kemenko PMK berharap adanya pemutakhiran dan penajaman data serta informasi profil kemiskinan ekstrem di daerah hingga level desa dilakukan oleh Dinas Perikanan, sehingga Pemerintah Daerah dapat segera mengoptimalkan penggunaan data P3KE dalam intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melakukan kolaborasi dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah.
Pada rakor ini dicapai kesepakatan pembagian peran antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenko PMK dan KKP, dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. “Langkah-langkah penguatan sinergi program lintas sektor dan upaya menemukenali permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir”, ujar Ivan.
Kemenko PMK melalui Keasdepan Pemerataan Pembangunan Wilayah, mulai menginiasiasi perumusan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir melalui rakor penguatan sinergi program hari ini.
Kemenko PMK berkomitmen untuk terus memfasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerataan pembangunan wilayah melalui pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas, dan pemberian aksi afirmasi serta peningkatan social engineering dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.
