KEMENKO PMK -- Pemerintah terus mempercepat intervensi pada fase transisi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali ke kehidupan semula, sekaligus menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak. Percepatan intervensi dilaksanakan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan fokus pada pemulihan sektor perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, serta penghidupan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pentingnya percepatan proses penyaluran stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak dengan kategori rusak sedang dan rusak berat, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jumat (02/01/2026).
Menko PMK menjelaskan bahwa hunian sementara (huntara) disiapkan sebagai solusi untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Seiring dengan itu, pemerintah mendorong agar stimulan perbaikan rumah dapat segera dimanfaatkan, sehingga masyarakat secara bertahap dapat kembali menempati hunian masing-masing dalam kondisi yang layak dan aman sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di sektor pertanian, pemerintah mendorong percepatan perbaikan lahan pertanian terdampak guna menjaga keberlanjutan produksi pangan. Selain itu, bantuan beras disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara) untuk memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi selama masa pemulihan.
Pemerintah juga memperkuat penyediaan akses barang kebutuhan pokok dan penting melalui kerja sama dengan BULOG dan ID FOOD. Langkah ini dilakukan untuk menyuplai komoditas utama seperti beras dan tepung, serta terigu, gula, dan minyak goreng ke pedagang eceran di pasar rakyat terdampak bencana, dengan dukungan sarana distribusi yang memadai guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Pada sektor pendidikan, pemerintah memprioritaskan penyaluran tunjangan khusus bagi guru-guru dari sekolah terdampak bencana, serta percepatan pemulihan sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan total menjadi perhatian utama agar proses belajar-mengajar dapat segera kembali berjalan secara aman dan layak.
Pemulihan layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam fase transisi. Penyelamatan dan pemulihan fungsi rumah sakit dilakukan sebagai langkah pertama, diikuti dengan percepatan pemulihan puskesmas agar layanan kesehatan dasar dapat kembali berfungsi 100 persen. Seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah terdampak saat ini telah kembali beroperasi, dan juga dilakukan mobilisasi relawan-relawan ke wilayah terisolir. Pemerintah juga melakukan perbaikan dan penguatan operasional ambulans guna memastikan penanganan darurat di daerah terdampak.
Bencana juga berdampak pada nelayan dan sektor kelautan, terutama akibat kerusakan sarana penangkapan serta terganggunya aktivitas melaut. Pemerintah melakukan pendataan dan penyiapan langkah pemulihan agar nelayan terdampak dapat kembali menjalankan mata pencaharian secara bertahap melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan.
Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah membentuk posko-posko UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi untuk membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha dan produksi masyarakat. Pemerintah juga memastikan akses pembiayaan dan akses pasar bagi UMKM yang masih berproduksi, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta sektor swasta.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pengembalian kondisi fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dari sisi penawaran dan permintaan. “Bukan hanya mengembalikan warga kembali ke huniannya masing-masing, tetapi juga menghidupkan kembali ekonomi daerah. Bukan hanya dari sisi supply, tetapi juga demand, agar ekonomi lokal kembali bergerak dan masyarakat bisa bangkit,” ujarnya.
Menko PMK menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra merupakan pekerjaan bersama yang terus dijembatani oleh pemerintah pusat. “Ini menjadi pekerjaan rumah kita selanjutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bekerja tanpa henti mempercepat pemulihan dampak bencana. Tidak hanya memulihkan kembali, tetapi membangun Sumatra menjadi lebih baik,” pungkas Pratikno.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan kementerian/lembaga, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.
