Pemerintah Bahas Pemulihan Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta (9/2) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan audiensi dan koordinasi survei dampak Covid-19 pada usaha kecil dan menengah (UKM) dan pemulihan ekonomi bagi penyandang disabilitas secara daring pada Selasa (9/2).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Kemenko PMK atas Surat Direktur Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan membahas mengenai rekomendasi YAKKUM atas assessment cepat dampak Covid-19 bagi orang dengan disabilitas yang dilakukan oleh SIGAB bersama Disabled People Organization (DPO) lainnya di 32 provinsi di Indonesia.

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK Togap Simangunsong mengungkap hasil Survei Cepat Dampak Covid-19 bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan Jaringan DPO bersama Mahkota pada April 2020, salah satunya yaitu menyebutkan sebagian besar penyandang disabilitas mengalami penurunan pendapatan lebih dari 70% sejak pandemi.

“Oleh sebab itu diperlukan pemetaan dan analisisi lebih dalam terhadap dampak Covid-19 serta strategi pemulihan ekonomi bagi UMKM disabilitas,” ujarnya.

Berdasarkan data, jumlah penyandang disabilitas dilihat dari umur dan jenis kelamin pada tahun 2015 mencapai sekitar 21,84 juta orang. Hampir setengah dari penyandang disabilitas di Indonesia juga merupakan disabilitas ganda.

Sementara masih berdasarkan hasil survei, 80% penyandang disabilitas bekerja di sektor nonformal mikro kecil dan menengah. Sebagian dari mereka yang terdampak besar secara ekonomi belum dapat mengakses bantuan-bantuan yang tersedia, selain itu juga penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum sehingga tidak dapat mengakses literasi keuangan.

“Melalui hasil pertemuan rapat ini, diharapkan kita bisa mendapatkan solusi untuk dapat membantu para penyandang disabilitas yang terdampak pandemi Covid-19 terutama dari sisi ekonomi,” ucap Togap.

Pada pertemuan tersebut, disepakati bahwa kuisioner survei yang telah didapat akan disempurnakan dan diinformasikan kembali kepada Kemenko PMK oleh YAKKUM. Adapun instrumen atau variabel yang akan ditambahkan lebih lanjut agar disampaikan, sedangkan kejelasan komposisi responden survei nondisabilitas akan dikonfirmasi kembali oleh YAKKUM.
Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh perwakilan Kemenko PMK, Dit. SUPD III Bina Bangda Kemendagri, Dit. Penanggulangan Kemiskinan&Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Dit. PTK Kemenaker, Dit. RSPD Kemensos, Dit. IKPMK Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkop dan UKM, Kemenpora, KSP, serta Organisasi Masyarakat dan Disabilitas (Pusat Rehabilitasi YAKKUM, PPDI, PPDMS, PPDIS, YASMIB, dan Aliansi DPO Purworejo).

Kontributor Foto:
Reporter: