KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menekankan pentingnya memperkuat literasi kebencanaan dan memori kolektif masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana yang terus mengancam berbagai wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Andre saat menjadi pemateri dalam kegiatan Bincang Santai Literasi Kebencanaan yang diselenggarakan Kemenko PMK, Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri berbagai kementerian/lembaga untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya literasi kebencanaan.
Andre menjelaskan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan sabuk gunung api aktif dan pertemuan lempeng tektonik menjadikan risiko bencana alam cukup tinggi. Kondisi tersebut diperkuat dengan berbagai kejadian bencana hidrometeorologi dan geologi yang terjadi di sejumlah wilayah.
Dalam diskusi, Andre menyoroti masih adanya kesenjangan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sekitar 45 persen masyarakat Indonesia disebut belum memahami pengetahuan dasar kebencanaan, sementara 75 persen populasi masih memiliki tingkat kesiapsiagaan operasional yang rendah.
"Karena itu, literasi kebencanaan perlu dibangun sebagai sistem yang kuat dan berkelanjutan. Penguatan literasi kebencanaan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai risiko bencana, tetapi juga dengan menjaga memori kolektif masyarakat atas pengalaman dan pembelajaran dari berbagai peristiwa bencana di masa lalu," ujarnya.
Andre menerangkan, Memori kolektif masyarakat tercermin dalam berbagai catatan sejarah dan peninggalan peradaban, mulai dari jejak penanganan banjir pada masa Kerajaan Tarumanegara melalui Prasasti Tugu hingga pembelajaran dari letusan Gunung Krakatau dan Gunung Tambora.
Cagar budaya, peninggalan sejarah, museum, arsip, dan berbagai sumber pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kebencanaan. Dengan demikian, pengalaman menghadapi bencana tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi dapat menjadi pengetahuan yang diwariskan dan membentuk kewaspadaan antargenerasi.
Sebagai bagian dari penguatan literasi tersebut, Kemenko PMK mendorong implementasi program Flagship KITA TANGGUH yang mencakup tiga subprogram, yakni Budaya Tangguh Bencana, Kolaborasi Tangguh Bencana, dan Dashboard Tangguh Bencana.
Literasi kebencanaan diarahkan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga melalui kesiapan tas atau ransel darurat di rumah, satuan pendidikan melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), hingga relawan dan masyarakat secara lebih luas.
Diskusi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya dan sumber pengetahuan sejarah dari risiko bencana. Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Perpustakaan Nasional turut terlibat untuk membahas kerentanan warisan budaya, manuskrip, arsip, dan naskah kuno terhadap bencana.
Pembahasan tersebut turut mendorong pentingnya penguatan Disaster Risk Management (DRM) yang terstruktur untuk melindungi peninggalan peradaban sekaligus memastikan sumber pengetahuan tentang pengalaman kebencanaan tetap terjaga.
Melalui Bincang Santai Literasi Kebencanaan, Kemenko PMK mendorong agar literasi kebencanaan tidak berhenti sebagai inisiatif sektoral, tetapi tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat dan sistem pendidikan. Kolaborasi pemerintah, daerah, akademisi, lembaga pengetahuan, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan menghadapi risiko bencana secara berkelanjutan.
