KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antar-klaster dalam penanggulangan bencana. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Klaster Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
“Rapat ini menegaskan kembali bahwa standar minimum layanan dasar, seperti kesehatan, logistik, pendidikan, perlindungan, pencarian dan pertolongan, serta pemulihan, harus terpenuhi secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Kita tidak bisa bekerja sektoral, tetapi harus benar-benar bergerak bersama dengan orkestrasi yang jelas,” ujar Lilik.
Ia menambahkan, dampak bencana terhadap layanan publik, khususnya pendidikan, sangat besar dan menuntut adanya respons multipihak yang lebih sistematis. Peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam penanganan darurat, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, TNI/Polri, mitra pembangunan, dunia usaha, dan masyarakat.
Dalam rapat tersebut juga dibahas perlunya peninjauan ulang SK Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024. Menurut Lilik, regulasi tersebut tidak cukup hanya menunjuk personel koordinator, tetapi perlu mengatur tata kelola klaster secara lebih komprehensif melalui aturan yang jelas dan mengikat.
“Perlu ada kesepakatan bersama apakah pengaturan tata kelola klaster ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan BNPB atau diangkat lebih tinggi menjadi Permenko, agar koordinasi lintas kementerian/lembaga benar-benar efektif dan sinergi multipihak berjalan lebih kuat,” tegasnya.
Sejumlah langkah tindak lanjut disepakati dalam rapat, antara lain penyelenggaraan pertemuan berkala antar-klaster untuk membahas perkembangan, evaluasi, serta penguatan peran multipihak. Komitmen berbagi pakai sumber daya, termasuk Dana Siap Pakai (DSP) dan sumber daya manusia, juga akan dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas setiap klaster.
Rapat turut menggarisbawahi pentingnya pembangunan Dashboard Klaster Penanggulangan Bencana yang dapat diakses lintas sektor. Dashboard ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam pengambilan keputusan, pemantauan, serta evaluasi penanggulangan bencana secara real time.
Selain itu, penguatan kapasitas daerah melalui pelatihan, fasilitasi, dan pemenuhan sarana prasarana akan menjadi prioritas agar daerah mampu lebih mandiri dalam penanganan darurat.
“Kalau kapasitas daerah kuat, maka penanganan di lapangan akan lebih cepat dan efisien,” kata Lilik.
Ia juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak akan terus diperluas, melibatkan pemerintah, mitra internasional, dunia usaha, filantropi, hingga masyarakat. Prinsip gotong royong, menurut Lilik, harus menjadi dasar dalam membangun ketangguhan nasional menghadapi bencana.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
