Menko PMK Dampingi Ketua DPR-RI Tinjau Penyaluran BST di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang (23/6) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendampingi Ketua DPR-RI Puan Maharani meninjau penyaluran bantuan sosial tunai (BST) sebagai salah satu program jaring pengaman sosial pandemi Covid-19, di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (23/6).

Menko Muhadjir mengajak seluruh pihak mulai dari Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah agar di masa darurat ini terus bersinergi dan bergotong royong memberikan perlindungan sosial, dan untuk pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah memperpanjang BST dan program stimulus Covid-19 sampai bulan Desember 2020, kecuali BST Dana Desa sementara diperpanjang hingga september, dengan nilai bantuan menjadi Rp 300 ribu per-keluarga.

"Dalam hal pemberian bantuan kepada keluarga terdampak covid, selain dicegah overlapping data, juga dilakukan sinergi pembiayaan bansos antara APBN dan APBD. Koordinasi juga dilakukan dalam percepatan pemenuhan data, percepatan penyaluran dan perbaikan ketepatan sasaran," ujar Muhadjir Effendy.

Untuk Kabupaten Tangerang, dengan jumlah penduduk sekitar 3,75 juta atau sekitar 937 ribu keluarga, sekitar 381 ribu keluarga atau 41% dari total keluarga telah diberikan perlindungan sosial reguler (BPNT/Kartu Sembako dan PKH) dan non reguler (BST dan BLT desa). Cakupan keluarga yang terlindungi, kata Muhadjir, lebih besar jika ditambah oleh pemberian bansos dari pemerintah daerah. 

Dalam masa pandemi Covid-19, pemberian perlindungan sosial menurut Muhadjir harus tepat sasaran kepada mereka yang sangat membutuhkan. Maka dari itu, menurutnya, perlu dilakukan pengawasan oleh semua pihak serta rasa empati warga untuk mengutamakan sesama yang lebih membutuhkan.

Pemerintah, aku Muhadjir, sedang menyiapkan skema reformasi perlindungan sosial, yang mana data menjadi kunci utama reformasi perlindungan sosial yang adaptif dan berkeadilan. 

"Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta untuk memprioritaskan perbaikan data, termasuk memastikan keluarga rentan dan tidak mampu, telah teregistrasi/terekam dalam sistem kependudukan serta memiliki KTP elektronik," tukasnya.

Kehadiran Ketua DPR-RI Puan Maharani dalam penyaluran BST dilakukan dalam rangka pengawasan legislatif atas program perlindungan sosial yang telah diberikan pemerintah sejak April hingga Juni 2020. Peninjauan, kata Puan, dilakukan dalam rangka memantau mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang berhak menerima, dan pemanfaatan bantuan oleh penerima.  Bantusn pemerintah ini kita pastikan diberikan langsung kepada warga tidak mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi Covid seperti ini,” ujar Puan Maharani usai menyerahkan bansos kepada warga secara simbolis. 

Dia menambahkan, pengawasan perlu dilakukan mengingat anggaran bantuan sosial tunai tersebut merupakan anggaran dari pemerintah untuk proses stimulus covid dan pemulihan ekonomi dalam mengatasi pandemi Covid-19 sampai bulan Desember mendatang. 

“Tiga bulan sudah berjalan, dan tiga bulan ke depan tentu saja akan kita evaluasi juga terkait program-program bantuan dari pemerintah ini,” tukasnya.

Dalam peninjauan penyaluran BST di Desa Cikande dihadiri pula oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian dan Lembaga. Sementara dari Provinsi Banten diwakili oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, dan Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: