KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan, keluarga sebagai unit terkecil merupakan ‘tiang negara’. Membentuk keluarga yang bagus dan memiliki ketahanan menjadi syarat mutlak menjaga ketahanan di level nasional.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Keluarga yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK di Bogor, pada Kamis (14/9).
Lisa menambahkan, upaya itu perlu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Memastikan keluarga yang berkualitas menjadi catatan penting bagi semua pemangku kepentingan untuk dapat bersama-sama membangun keluarga.
“Keluarga adalah tiang negara. Negara kita menjadi kuat tidak lepas dari peran keluarga-keluarga yang ada di negara kita. Negara kita akan mencapai Indonesia Emas sangat ditentukan oleh pembangunan keluarga yang akan melahirkan SDM berkualitas sehingga mampu menjaga stabilitas bangsa dan melanjutkan estafet kepemimpinan serta keberlanjutan pembangunan,” ujar Lisa.
Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah pusat dan daerah diamanatkan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga tersebut, pemerintah mencetuskan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga). Indeks itu dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui program-program berkelanjutan.
Sedangkan tercatat saat ini, IBangga Kabupaten Bogor berada diangka 55,45. Sementara IBangga pada Provinsi Jawa Barat sebesar 57,87, menempatkan posisi wilayah tersebut berada diperongkat keempat pada level nasional. Menanggapi angka tersebut, Lisa mengatakan angka itu masih dapat ditingkatkan melalui kolaborasi bersama lintas sektor dalam berbagai program.
Strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga yang diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024 antara lain pemberian akses dan stimulan usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan serta penyelenggaraan kewirausahaan sosial. Diperlukan upaya yang terpadu untuk membangun praktek baik kolaborasi dan integrasi program dan kegiatan yang mendukung ekonomi keluarga.
“Monev yang kami lakukan kemarin dan Rakor ini diharapkan dapat membukakan jalan. Insight dari yang dikerjakan oleh beberapa kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh stakeholder di daerah, bisa untuk kerjasamakan,” ujar Lisa.
Sebagaimana disampaikan oleh Lisa, dalam agenda itu dilakukan juga paparan dari beberapa kementerian dan lembaga mengenai sejumlah program yang berkaitan dengan upaya untuk membangun ketahanan keluarga, diantaranya Kepala Bidang Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Adhitya Ginanjar, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Ahmad Taufik, Direktur Pendayagunaan BAZNAS Eka Budhi Sulistyo, dan Analis Eksekutif Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Irene Heniwati serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunanan Manusia, Bappedalitbang Kabupaten Bogor Endik Supiani.
Sambutan baik atas pelaksanaan Rapat Koordinasi ini dari Bupati Bogor yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Linda Hendrayani. Rakor yang dimoderatori oleh Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko PMK Mustikorini Indrijatiningrum, diikuti perwakilan Kementerian/Lembaga dan OPD Kabupaten Bogor serta berbagai kelompok elemen masyarakat di Kabupaten Bogor.
