Pemerintah Siapkan Program Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda

Jakarta (21/1) – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas utama di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan peran aktif pemuda dalam hal ini penduduk usia produktif antara 16-30 tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020, jumlah pemuda saat ini sekitar 64,50 juta jiwa atau 23,86% dari total jumlah penduduk Indonesia. Namun demikian, persoalan pemuda juga kerap masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar Indonesia benar-benar mampu memanfaatkan bonus demografi yang sudah terjadi sejak tahun 2012 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang.

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Yohan mengatakan bahwa peran pemuda harus dapat dioptimalkan untuk menghadapi bonus demografi sehingga bisa memberikan dampak positif dan sumbangsih terhadap proses pembangunan.

“Pada tahun 2021 ini, salah satu upaya untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pemuda, di antaranya melalui peningkatan partisipasi pemuda dan pencegahan mereka dari berbagai perilaku berisiko,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Sinkronisasi Program Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/1).

Yohan menyebutkan beberapa di antara perilaku berisiko pada pemuda yaitu pornografi dan pornoaksi termasuk perilaku seks, HIV/AIDS, serta perdagangan manusia. Penurunan kualitas atau dekadensi moral, kekerasan, perundungan, dan konflik sosial. Di samping itu, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya , serta minuman keras.

“Kita tahu perilaku berisiko pada pemuda masih banyak terjadi di masyarakat dan cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, kita meminta K/L untuk dapat bersama-sama menyelesaikan berbagai perilaku berisiko pada pemuda ini melalui koordinasi kegiatan,” tuturnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa di tahun 2021 akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara berkolaborasi antar K/L terkait. Utamanya ialah menyangkut isu anti terorisme dan narkoba di kalangan pemuda.

Hadir dalam rapat, perwakilan dari Kemenpora, Kemenkes, KPPPA, Kemendagri, BKKBN, BNN, Bappenas, Polda Jaya, FOKAN, KIPAN Pusat dan Daerah. Disepakati bahwa implementasi dari program/kegiatan layanan kepemudaan bisa dilakukan secara bersama-sama.

Mengenai Rencana Aksi Nasional, ungkap Yohan, akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Kemenpora dan K/L terkait agar bisa diselesaikan di awal tahun 2021 ini. Selain itu pemerintah juga akan memfasilitasi kerja sama antara KOPAN/KIPAN dengan GenRE.

“K/L harap menyiapkan kegiatan yang baik dan prioritas untuk dilaksanakan bersama-sama di daerah,” tegasnya.

Sementara itu, RAN Layanan Kepemudaan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun ini agar selanjutnya bisa diturunkan menjadi Rencana Aksi Daerah. 

Demikian juga pembentukan Tim Terpadu, Perda, dan RAD P4GN, sesuai amanat Permendagri No. 12 Tahun 2029 tentang Fasilitasi P4GN, dapat diselesaikan di provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Diharapkan dukungan Kemendagri untuk mengoptimalkan capaian kegiatan sesuai target dalam RKP 2021 yang terkait dengan kepemudaan.

Reporter: