Pemerintah Genjot Percepatan Peluncuran Indeks Pembangunan Pemuda 2020 

Jakarta (7/1) -- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi salah satu indikator keberhasilan prioritas nasional ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan bahwa IPP sebagai alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

"Kita tidak boleh lalai untuk memastikan calon-calon pimpinan, pemegang estafet kebangsaan ini. Kita harus memastikan betul bahwa mereka siap, memiliki self-efficacy untuk menjadi pemuda yang dapat menggantikan kepemimpinan kita semua," ujarnya saat mempimpin Rakornis Percepatan Peluncuran IPP 2020 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (7/1).

Oleh sebab itu, menurut Femmy, capaian IPP menjadi sangat penting untuk diketahui sehingga kementerian/lembaga dan daerah memiliki dasar untuk menentukan langkah serta kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pemuda di Tanah Air.

"Penting bagi kita untuk mengetahui capaian IPP tahun 2020 agar kita tahu apa yang harus kita lakukan di 2021 dan kita harus menetapkan langkah untuk mempercepat IPP ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Yohan mengungkapkan bahwa akan dibentuk tim dengan menggandeng kementerian/lembaga termasuk lembaga independen untuk mempercepat peluncuran IPP 2020.

"Kalau dana-nya kurang nanti bisa diserahkan ke Kemenpora bagaimana bisa memuluskan untuk launching data-nya (UNFPA), kalau nggak Januari-Februari," tuturnya.

Sementara itu, setiap kementerian/lembaga dan daerah juga diminta untuk melaporkan capaian IPP dalam laporan kinerja masing-masing setiap tahunnya. Di samping juga mendukung peningkatan kapasitas pemuda melalui program kegiatan kepemudaan.

Seperti diketahui ada lima kluster yang dapat mendukung IPP yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

"Mengindekskan sesuatu itu tidak mudah. Namun yang jelas dalam melakukan persiapan peluncuran IPP ini kita harus mengetahui hingga ke dalam-dalamnya, tidak hanya sebatas kulitnya," pungkas Yohan.

Hal itu pun disepakati oleh para peserta rakor yang hadir yaitu perwakilan dari Kemenpora, Bappenas, BPS, BKKBN, dan KPPPA.