KEMENKO PMK -- Dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan gangguan terhadap berbagai sektor dan aspek pembangunan khususnya pada rantai pasokan bahan-bahan pokok.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, serta harga yang terjangkau.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 terkait dengan penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Letjen TNI (Purn) Sudirman mengatakan, dalam menanggapi permasalahan rantai pasok terutama pada saat terjadinya bencana perlu menerapkan pendekatan holistik dan upaya kerjasama lintas pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Webinar Perlindungan Rantai Pasok Bahan Penting Makanan dan Non Makanan Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Gedung Herritage Kemenko PMK, Selasa (14/12).
"Perlu mekanisme koordinasi yang kuat antar pelaku-pelaku rantai pasok untuk memungkinkan pemangku kepentingan dalam menyelaraskan sasaran dan tujuan dalam melakukan koordinasi kegiatan, serta optimalisasi penerapan sistem rantai pasok bahan pokok," ujarnya.
Deputi Sudirman berharap, para pelaku swasta perlu memahami proses rantai pasok dan peran masing-masing pihak dalam memastikan rantai pasok berjalan secara berkelanjutan.
Kemudian, membangun kemitraan dengan dunia usaha untuk menghadirkan persepektif yang inovatif dan mendukung kapasitas pemerintah seperti menerapkan rantai pasok digital untuk melakukan sinkronisasi pasokan dan permintaan.
"Saya berharap pelaku non pemerintah dapat memahami proses rantai pasok serta memastikan rantai pasok yang berkelanjutan dan berfungsi khususnya pada bahan pangan dan non pangan yang penting bagi masyarakat," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut turut dihadiri pula oleh Christa Rader perwakilan dari World Food Programme, Yuli Sri Wilanto selaku Asdep Pengembangan Agribisnis Holtikultura Kemenko Perekonomian, dan Felippa Amanta selaku Kepala Riset Center For Indonesian Policy Studies.(*)
