KEMENKO PMK – Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lilik Kurniawan, mendorong penguatan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang kolaboratif.
Hal tersebut disampaikan Lilik dalam Forum Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD se-Indonesia pada rangkaian Peringatan Bulan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (14/10).
Lilik menegaskan bahwa BPBD merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, kepala daerah perlu memberikan dukungan yang memadai agar BPBD dapat menjalankan tugas perlindungan masyarakat secara optimal.
“BPBD harus naik kelas, karena di sanalah kita bisa melindungi masyarakat kita,” tegas Lilik.
Ia juga meminta kepala daerah memperhatikan kebutuhan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten bagi BPBD. Menurutnya, dedikasi para kepala pelaksana BPBD yang tetap turun ke lapangan untuk membantu masyarakat perlu diimbangi dengan dukungan kelembagaan yang kuat.
Selain penguatan kapasitas BPBD, Lilik menekankan pentingnya memasukkan aspek risiko bencana dan kondisi lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan risiko bencana berpotensi menciptakan kerentanan baru, sedangkan penanganan dan pemulihan yang tidak tuntas dapat memicu persoalan sosial di masyarakat.
Lilik juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media melalui pendekatan pentahelix. Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan bencana.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana. Ia mengutip pesan almarhum Kepala BNPB Doni Monardo, “Jaga alam, kita jaga alam, alam jaga kita.”
Lilik berharap seluruh BPBD di Indonesia dapat terus meningkatkan kapasitas dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan kolaborasi yang memadai, BPBD diharapkan semakin efektif dalam menjalankan upaya penanggulangan bencana dan melindungi masyarakat di daerah.
