Menko PMK: Rehab-Rekon Pascabencana Solok Harus Build Back Better
KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau kondisi wilayah terdampak banjir bandang atau galodo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi penanganan darurat bencana sekaligus memastikan percepatan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Menko PMK meninjau wilayah terdampak bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar. Rombongan kemudian diterima Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait.
Sebagai mana diketahui, banjir bandang membawa material lumpur, batu, pasir, dan kayu menerjang kawasan Arosuka setelah hujan berintensitas tinggi pada Senin malam (21/9/2026). Selain merendam permukiman, material banjir juga menutup akses jalan utama dan menerjang sejumlah fasilitas pemerintahan. Tim gabungan di lapangan terus memastikan proses tanggap darurat berjalan dan pencarian terus dilakukan terhadap satu korban yang masih belum ditemukan.
Usai peninjauan, Menko PMK memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana. Ia menekankan agar penanganan darurat dilakukan dalam waktu singkat dan segera memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan pendataan wilayah, rumah, dan masyarakat terdampak sebagai langkah awal yang perlu dipercepat.
Pemerintah pusat, lanjut Menko PMK, siap mendukung daerah dalam penanganan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk pembangunan perumahan komunal, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan lahan yang aman, sementara pembangunan dapat didukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
"Pendataan menjadi penting mohon ini dipercepat. Tentu saja ini jangan terulang lagi. Ini prinsipnya membangun pascabencana kita selalu build back better, membangun lebih baik. Jangan sampai membangun kondisinya lebih jelek," ujar Menko PMK.
Menko PMK menegaskan pembangunan kembali harus didasarkan pada kajian yang mendalam dan berbasis sains. Karena itu, penentuan lokasi tidak semata berdasarkan ketersediaan lahan, tetapi harus memastikan lokasi tersebut aman berdasarkan hasil kajian.
"Makanya bukan menentukan lahan, tetapi menentukan lahan mana yang aman berdasarkan hasil kajian," tegasnya.
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) juga harus disusun berdasarkan kajian kuat dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai kewenangannya.
Selain mempercepat penanganan darurat bencana, Menko PMK meminta pemerintah daerah segera menyisir potensi bencana susulan, khususnya pada aliran sungai yang rawan banjir bandang. Kondisi sungai perlu dipastikan tidak terhambat material seperti kayu dan batu yang dapat meningkatkan risiko saat curah hujan kembali tinggi.
Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini mengingat bencana terjadi ketika musim penghujan belum memasuki puncaknya. Potensi peningkatan intensitas hujan pada periode berikutnya harus menjadi perhatian dalam mitigasi bencana.
"Ini momentum betul untuk cepat menyisir potensi-potensi risiko bencana susulan dalam jangka pendek," kata Menko PMK.
Menko PMK menegaskan seluruh upaya diarahkan agar masyarakat segera pulih dan pembangunan pascabencana menghasilkan kondisi yang lebih aman dan lebih baik dibandingkan sebelum bencana.
"Semoga ini segera pulih dan tidak terjadi lagi. Kita membangun lebih baik dari kondisi sebelum bencana," pungkasnya.
