KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Maman Wijaya menegaskan pentingnya penguatan koordinasi daerah dalam revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Workshop Penyusunan Dokumen Proses dan Prosedur Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Penyusunan Strategi Daerah Vokasi (Strada) yang diselenggarakan di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, dalam kegiatan yang berlangsung pada Kamis (21/11/2025).
Asdep Maman menekankan bahwa pembentukan TKDV merupakan fondasi koordinasi vokasi di daerah.
"TKDV bukan sekedar pemenuhan regulasi, tetapi menjadi motor sinkronisasi dan kolaborasi. Di sinilah pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga vokasi, dan asosiasi industri bekerja dalam satu arah untuk memastikan pendidikan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja," tegasnya.
Kegiatan workshop ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola vokasi sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sekaligus tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto pada Rapat Terbatas 5 November 2025 mengenai peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk menciptakan SDM yang terampil dan Kompetitif. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), Menko PMK mendorong percepatan standardisasi tata kelola vokasi melalui penguatan peran pemerintah daerah dan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri. Workshop ini terselenggara melalui kerja sama antara Sekretariat TKNV dan GIZ.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat, perwakilan dinas terkait, perguruan tinggi, KADIN Kota Bandung, KADIN Provinsi Jawa Barat, lembaga kursus dan pelatihan, serta Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Jawa Barat. Peserta dari kementerian dan pemerintah daerah lain juga mengikuti secara daring, termasuk perwakilan Kemendagri, KADIN Indonesia, serta Bappeda kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Kehadiran beragam pemangku kepentingan ini mempertegas komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem vokasi yang terintegrasi.
Kemenko PMK turut menyoroti peran strategis Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai wakil ketua TKDV. Hubungan erat Pemerintah Daerah–KADIN dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penyelarasan kurikulum vokasi, pemetaan kebutuhan keterampilan industri, pembukaan akses magang dan teaching factory, serta percepatan sertifikasi kompetensi. Sinergi ini menjadi faktor penentu keberhasilan penyusunan dan implementasi Strada Vokasi di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat.
Melalui workshop ini, Kemenko PMK berharap peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai alur pembentukan TKDV serta penyusunan Strada yang selaras dengan strategi nasional. Dengan pemahaman tersebut, daerah diharapkan mampu menyusun dokumen Strada berbasis data, terukur, dan relevan dengan kebutuhan industri, sehingga revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Asdep Maman mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memfasilitasi kegiatan ini.
"Kami berharap Jawa Barat dapat segera menuntaskan penyusunan Strada Vokasi sebagai dasar penguatan tata kelola vokasi daerah. Dengan dokumen yang kuat, Jawa Barat bisa menjadi model nasional ekosistem vokasi yang terintegrasi dan siap menjawab kebutuhan pasar kerja masa depan," ungkapnya.
