Meski Turun Tajam, Jatim Jadi Perhatian Utama Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi  perhatian utama pemerintah dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, itu dikarenakan populasi Provinsi Jawa Timur sangat besar.

Hal itu disampaikan Menko PMK dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Rabu, (01/03/23). 

"Jadi walaupun prevalensi (prosentase) stuntingnya tidak besar, tetapi karena populasinya besar, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional. Karena itu Jawa Timur memang menjadi perhatian utama kita," ungkapnya.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan stunting pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Timur yaitu 19,2 persen. Target nasional 2024, stunting turun ke angka 14 persen.

*Sebab Multifaktor*

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa ada sekitar 21 kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tajam di atas 18,4 persen. Namun, masih terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi stunting di atas 30 persen. Tentu hal ini, kata Emil, menjadi perhatian utama dalam penanganan stunting.

Ia juga menyatakan bahwa kondisi stunting di Provinsi Jawa Timur disebabkan multi faktor, seperti masalah kesehatan ibu, bayi, remaja, dan juga masih adanya perkawinan anak. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh PKK serta intervensi dini kepada remaja putri dengan peningkatan gizi. 

Salah satu kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi yaitu Kabupaten Jember, sebesar 34,9 persen. Kondisi itu disebabkan masih belum adanya pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan serta kurangnya ketersediaan alat kesehatan serta terbatasnya keterampilan kader dalam komunikasi dan teknis pengukuran. 

Sama halnya dengan Kabupaten Bondowoso, prevalensi stunting di wilayah tersebut sebesar 32 persen. Tingginya angka stunting di wilayah ini dikarenakan adanya  ketidakcocokkan antara data dengan jumlah balita di Kabupaten Bondowoso. 

Kedua daerah yang masih memiliki masalah stunting tinggi ini diantaranya karena alat USG dan Antropometri yang belum merata di Puskesmas dan Posyandu. Kemudian juga masalah tenaga kesehatan dan kader yang menangani pengukuran belum mencukupi.

"Jadi semua mohon didata kekurangan alat antropometri dan USG. Jadi untuk tiap puskesmas harus ada 1 USG. Kalau masih ada Kabupaten/Kota yang puskesmasnya belum ada USG segera mengajukan ke Kemenkes. Begitu juga antropometri di tiap posyandu harus ada 1. Kemudian juga tenaga, pelatihan tenaga kader harus juga dilakukan," ujar Menko Muhadjir memberikan arahan.

Tulungagung Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

Selain prevalensi stunting yang menurun, tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan sebesar 2,59 persen.

Salah satu daerah yang berhasil dalam penanganan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Tulungagung. Diketahui kemiskinan ekstrem di Tulungagung sudah mencapai 0 persen ditahun 2022. Bupati Kabupaten Tulungagung Maryoto Birowo mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem dilakukan melalui penetapan langkah jangka pendek dan pemanfaatan teknologi informasi.

"Langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama melaksanakan kebijakan jangka pendek yang disiapkan pada triwulan pertama, yang terdiri dari 3 prioritas yaitu mencegah guncangan ekonomi melalui pengendalian pandemi Covid 19, distribusi jaminan sosial yang tepat waktu  serta pergerakan ekonomi lokal, ” ujar Maryoto. 
 
Selain itu, untuk mempermudah dalam proses pendataan keluarga miskin Kabupaten Tulungagung mempersiapkan juga sebuah aplikasi yang diberi nama SIPEKA (Sistem Penanggulan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung).

Menko PMK mengapresiasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Tulungagung. Menurutnya, yang dicapai Tulungagung bisa menjadi contoh untuk penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.

"Ini sangat bagus dan seharusnya menjadi percontohan untuk penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah," ujarnya.

*Laporkan ke Kemenko PMK*

Selain itu, Menko PMK meminta agar penanganan kemiskinan ekstrem untuk memperhatikan intervensi spesifik, dari segi pemenuhan air bersih, air minum, sanitasi, dan perbaikan lingkungan.

"Saya minta Bupati, Walikota yang masih membutuhkan fasilitas bantuan dari Kementerian PUPR akan kita upayakan penambahan, baik itu program air bersih, sanitasi dan perbaikan jamban silakan diajukan ke Kementerian PUPR," ujarnya.

Menko PMK juga berpesan supaya Dana Desa dan program-program desa bisa difokuskan untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Baik itu untuk program tambahan pangan, ataupun melalui program Padat Karya Dana Desa.

Menko PMK mengatakan, Bupati Walikota bisa mengajukan data P3KE supaya intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting lebih tepat sasaran. Kemudian tiap daerah bisa melakukan validasi dan verifikasi data yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK. 

“Untuk Bupati ataupun Walikota segera diadakan validasi verifikasi musyawarah desa untuk dikirim langsung ke kantor Kemenko PMK. Dengan demikian datanya sudah valid dan intervensinya lebih tepat sasaran,” jelasnya. 

Sebagai informasi, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi ke-12 yang disisir permasalahannya oleh Menko Muhadjir. Sebelumnya, rangkaian roadshow telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, dan NTB.

Terdapat 8 Kabupaten/Kota yang digali permasalahannya di Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lamongan, Ngawi, Jember, Tulungagung, dan Kota Batu.

Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ini diikuti oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Bupati  Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Wakil Bupati  Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat, Bupati  Jember Hendy Siswanto, Bupati  Situbondo Karna Suswandi, Bupati  Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati  Ngawi Ony Anwar Harsono,  Bupati Tuluangung Maryoto Birowo, Pemerintahan Kota Batu, dan perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, serta sekitar 500 kades se-Jatim.

Kontributor Foto:
Reporter: