Jakarta (27/7) Pemerintah terus mempersiapkan adaptasi kebiasaan baru di destinasi pariwisata khususnya desa wisata sebagai salah satu opsi pemulihan ekonomi lokal pasca pandemi Covid-19. Pemerintah pun terus membangun Destinasi Super Prioritas (DSP) yang telah dicanangkan dengan mengundang investasi.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi mengatakan, kehadiran investasi pariwisata di DSP tidak boleh menyebabkan masyarakat menjadi terpinggirkan. Menurut dia, sinergi investasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai local wisdom dan dengan guidance yang jelas harus dibangun.
"Kita ingin memastikan bahwa masyarakat terlibat, menjadi subyek dalam aktivitas pariwisata khususnya di lokasi DSP, sehingga dampaknya jelas bagi kesejahteraan masyarakat lokal,” jelas Sonny saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dalam rangka Pengembangan Desa Wisata, Rabu (22/7) silam.
Secara nasional, transformasi ekonomi desa dilaksanakan melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama, merupakan amanat RPJMN 2020-2024.
Maka dari itu, menurut Sonny, pengembangan desa wisata dan desa digital harus mengedepankan peningkatan nilai tambah ekonomi, ketahanan lingkungan maupun kekayaan alam, dan pemberdayaan masyarakat.
"Komitmen Pemerintah Daerah sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata. Beberapa praktik baik desa wisata yang telah ada menunjukkan bahwa keberadaan tokoh penggerak sebagai champion atau agent of change di desa merupakan salah satu kunci keberhasilan desa wisata," tutur dia.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menampilkan 10 (sepuluh) desa wisata yang telah berhasil dan dijadikan percontohan (best practices). Desa-desa wisata tersebut akan disusun profilnya dan digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan 205 desa wisata dan desa digital yang sedang difinalisasi penetapan nominasinya.
“Kemitraan perlu kita bangun antar pihak. Masyarakat harus menjadi subjek, pelaku pembangunan itu sendiri dan menikmati manfaatnya. Kita terus mendorong pemanfaatan dana desa yang berkualitas untuk program pemberdayaaan masyarakat, salah satunya dengan pengembangan desa wisata,” tutup Deputi Sonny.
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri para pejabat dari Kantor Staf Presiden, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Kemen KUKM, penggiat pariwisata dan platform komunitas pariwisata. (*)