KEMENKO PMK- Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting. Menurut Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan, Jabar berhasil menurunkan angka prevalensi stunting 10,9 persen, dari angka 31,1 persen di tahun 2018 ke angka 20,2 pada 2022, dengan rata-rata penurunan mencapai 2,72 persen per tahun.
Dalam rangka memastikan penanganan stunting di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung berjalan dengan baik, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian/Lembaga & OPD terkait melakukan kunjungan langsung ke beberapa lokasi penanganan stunting, pada Selasa (24/10/2023).
Beberapa titik yang dikunjungi antara lain Posyandu Azalea di Kelurahan Turangga, mengunjungi ibu hamil dan keluarga resiko stunting di Kelurahan Burangrang & Kelurahan Cikawan, serta mengunjungi Posyandu Sudali di Kelurahan Sukapura.
Kunjungan lapangan yang dipimpin oleh Staf Ahli Transformasi Birokrasi Kemenko PMK ; Aris Darmansyah Edi Saputra bersama Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan ; Jelsi Natalia Marampa, dan Pj Ketua TP PKK Kota Bandung ; Linda Nurani Hapsah.
Menurut Asisten Deputi Ketahanan Gizi Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa, Kunjungan ini merupakan tindaklanjut kegiatan Roadshow Stunting dan Kemiskinan Ekstrim (KE) tahun 2023 yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dan Pendampingan Terpadu di provinsi prioritas Penurunan Stunting bersama Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Selain itu, kunjungan langsung ini penting untuk memastikan implementasi nyata terkait intervensi penurunan stunting di lapangan.
"Kita ingin melihat implementasi nyata yang ada di lapangan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi apa saja yang harus kita kuatkan atau sempurnakan atau mendorong kebijakan yang diperlukan," ungkapnya.di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.
Jelsi mengatakan bahwa Kemenko PMK bersama Kementerian/Lembaga terkait juga ingin memastikan alat terbaru, antropometri kit telah digunakan di seluruh posyandu khususnya di Kota Bandung. Jelsi berharap seluruh kader harus dipastikan bisa memakai alat tersebut agar perkembangan balita dan alat tersebut dilakukan secara benar.
"Kita ingin pastikan bagaimana pelayanan posyandu oleh para kader, memastikan alat-alat yang sudah merupakan kebijakan presiden untuk diberikan yakni antropometri," katanya.
