Kemenko PMK Terus Kawal Perbaikan DTKS

Kemenko PMK

Pandeglang (25/2) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengawal upaya perbaikan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Salah satu contoh yaitu perbaikan DTKS di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kondisi saat ini terdapat 193.438 rumah tangga dengan 740.546 jiwa. Dari total jumlah jiwa tersebut faktanya masih ditemukan permasalahan terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum padan dengan data di Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebesar 27% atau 198.277 jiwa.

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK Ade Rustama mengatakan momentum pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran bahwa DTKS perlu terus dilakukan perbaikan. Tidak hanya menjaring keluarga miskin dan rentan yang telah tercatat dalam DTKS, tetapi juga menjaring orang miskin baru yang belum terdata untuk dapat diusulkan dalam DTKS akibat dampak Covid-19.

"Pemutakhiran DTKS 2021 adalah momentum dalam menyediakan data Program Perlindungan Sosial yang lebih berkualitas dan termutakhir. Tidak hanya meningkatkan cakupan Rumah Tangga DTKS dari 40% menjadi 60%, tetapi salah satu momentum dalam menyediakan data registrasi sosial ekonomi di tahun 2024 dalam mendukung reformasi perlindungan sosial," ujarnya saat memimpin rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) di Pendopo Bupati Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (25/2).

Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin yang turut hadir menyambut baik rapat KSP yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK. Menurutnya, kesempatan tersebut sekaligus untuk memberikan informasi kepada para Kasie Kesos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), serta para fasilitator daerah terkait pentingnya perbaikan data.

"Perbaikan data penting untuk menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang," tuturnya.

Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengutarakan bahwa DTKS Kabupaten Pandeglang belum pernah diperbarui sejak tahun 2017. Bahkan, masih terjadi kasus ketidaktepatan sasaran untuk Bantuan Covid-19 terutama dari usulan Kemensos untuk BST berbasis DTKS.

"Kenyataannya ada KPM yang sudah meninggal, pindah, tidak layak menerima bantuan/telah mampu  maupun tidak ditemukan," ungkapnya.

Namun demikian, komitmen perbaikan DTKS telah dilakukan dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor: 460/1724-Dinsos/VII/2020 tentang pelaksanaan verifikasi dan validasi (Verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 untuk mengupdating data DTKS melalui Musyawarah Desa/Kelurahan khusus perbaikan DTKS.

"Tentunya, ke depan juga akan dilakukan pelatihan para operator desa untuk perbaikan DTKS dengan menggunakan Aplikasi SIKS-NG Offline sebanyak 339 desa/kelurahan," jelas dia.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pandeglang Ahmad Mursidi ikut menyampaikan mengenai perbaikan data NIK yang di duga tidak valid dalam pemutakhiran DTKS khusunya di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Konon, itu terjadi melalui mekanisme hak akses data kependudukan dan update data kependudukan. Mengantisipasinya, Dinas Dukcapil terus mendorong para tenaga pemutakhiran DTKS untuk dapat melakukan pengecekan data NIK di kecamatan agar disikronkan dengan hasil pendataan sebelum di sampaikan ke Dinas Sosial.

"Bagi warga dapat melakukan pengecekan NIK dan sekaligus update data kependudukan melalui web SIPANON (Sistem Informasi Pelayanan Adminduk On Line) secara Mandiri," paparnya.

Lebih lanjut, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki, yang hadir melalui daring menyampaikan selama periode 2015-2020, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pandeglang sebesar 0,10% (relative stagnan) dan pada tahun 2020 kemiskinannya meningkat menjadi 9,92%.

"Untuk kepadanan NIK dalam DTKS cukup tinggi di Pandeglang dan perbaikan akurasi DTKS dapat terus ditingkatkan dengan pemutakhiran kondisi sosial ekonomi," sebut Maliki.

Ia berharap kedepan DTKS sangat penting untuk segera diperbaiki. Pemerintah Daerah dinilai memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi validasi data minimal satu kali dalam setahun. Serta, updating data kemiskinan secara menyeluruh harus dilakukan dan secara bersamaan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran dan pendataan kemiskinan.

"Penurunan kemiskinan tidak hanya diukur dari besarnya dukungan fiskal daerah, tetapi yang terpenting adalah dengan akurasi data yang baik, sasaran penerima bantuan sosial akan lebih tepat sasaran akan lebih berpengaruh terhadap penurunan angka kemisknan," imbuhnya.

Sebagai pesan penutup, Ade Rustama menyampaikan peningkatan ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah salah satu prasyaratnya adalah dimulai dari DTKS yang selalu termutakhirkan secara rutin. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan DTKS ke depan.

Keterlibatan lintas Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah diperlukan keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam koordinasinya melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Pemutakhiran DTKS perlu di dorong menjadi kegiatan rutinitas di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam pendataan. Hal ini tidak hanya memperbaiki data DTKS agar selalu termutakhirkan, namun yang tidak kalah penting adalah menjaring rumah tangga baru yang layak di usulkan untuk ditetapkan dalam DTKS untuk mengurangi exclusion error seminimal mungkin," pungkas Ade.

Selain para pejabat terkait, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kasie Kesos seluruh Kecamatan di Pandeglang, Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan para fasilitator daerah.

Kontributor Foto:
Reporter: