KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andre Notohamijoyo menerima audiensi Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi untuk membahas percepatan pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Selasa (15/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Sibral Malasyi memaparkan sejumlah kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih perlu segera diselesaikan. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah bantuan pembangunan rumah bagi warga terdampak yang realisasinya masih jauh dari target dan pelaksanaannya berlangsung lambat.
Permasalahan juga masih terjadi dalam penanganan rumah rusak ringan dan rusak sedang. Selain sektor hunian, bencana juga menyebabkan kerusakan parah pada sektor ekonomi produktif, khususnya lahan pertanian sawah serta tambak udang dan ikan. Pemkab Pidie Jaya berharap pemerintah pusat dapat mendukung revitalisasi lahan pertanian dan tambak yang terdampak agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan mencari nafkah secara normal.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Pidie Jaya juga menyampaikan bahwa validasi data penerima bantuan telah dilakukan secara ketat dan berlapis hingga delapan tingkatan. Proses tersebut melibatkan aparat desa, kecamatan, Dukcapil, BPS, hingga persetujuan dari Kapolres dan Kajari setempat. Validasi dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran sekaligus meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat akibat penantian panjang terhadap bantuan dana dan pembangunan rumah.
Menanggapi hal tersebut, Asdep Andre menyatakan Kemenko PMK telah mencatat seluruh kendala yang disampaikan Pemkab Pidie Jaya. Temuan tersebut akan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait.
"Kemenko PMK akan segera melaporkan berbagai permasalahan yang disampaikan Pemkab Pidie Jaya kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait," ujar Andre.
Selain itu, Kemenko PMK akan melakukan sinkronisasi data dengan Bappenas sebagai bagian dari persiapan program penanganan pasca bencana pada 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan agar berjalan lebih baik.
Sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat pemulihan Kabupaten Pidie Jaya, sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalankan kehidupan secara normal. Penguatan ketangguhan daerah dan literasi kebencanaan masyarakat juga perlu terus dilakukan secara berkesinambungan.
