Dalam upaya memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah, serta mengetahui implementasi jegiatan yang telah dilaksanakan pasca Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim,Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan kegiatan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting bersama Kementerian/Lembaga di 14 provinsi prioritas, salah satunya Provinsi Aceh.Pemilihan 14 Provinsi Pprioritas didasarkan pada provinsi yang paling tinggi prevalensi stuntingnya dan angka absolut balitanya terbesar serta provinsi yang mengalami kenaikan prevalensi tahun 2022 berdasarkan data SSGI.
Pada Evaluasi tersebut, hadir secara daring Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan YB. Satyasananugraha dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Ibu Endang Sumiwi, serta hadir secara luring Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Jelsi Natalia Marampa bersama Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes.
Endang Sumiwi menyampaikan intervensi sensitif dan tata kelola yang berkesinambungan akan menciptakan lingkungan yang kondusif hingga tingkat keluarga untuk tumbuh kembang balita mulai bahkan mulai dari masa remaja hingga kehamilan ibu.
Pada kesempatan ini Endang berpesan, "dengan satu tujuan bersama yaitu mencegah jangan ada stunting baru, maka upaya pencegahan harus menjadi fokus bersama". Harapannya pada pertemuan ini dapat dikupas dengan tuntas di semua bidang terkait baik spesifik, sensitif, maupun tata kelola. Dimana titik masalah yang menyebabkan belum optimalnya capaian hingga Kab/Kota, apa alternatif percepatan yang bisa dilakukan termasuk dengan fasilitasi dampingan dari pusat.
Kegiatan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama dengan Focus Group Diskusi (FGD) yang dilakukan secara luring dan daring di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh. Pertemuan dimaksud untuk mendapatkan progres tindak lanjut pasca roadshow dan pendampingan terpadu di Kab/kota provinsi Aceh sehingga diperoleh rekomendasi dari daerah. Sementara hari kedua dilakukan peninjauan langsung untuk melihat implementasi nyata di lapangan.
Kegiatan yang dihadiri oleh Kemenko PMK, BKKBN, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian.
Kegiatan FGD pada hari pertama menyampaikan secara menyeluruh terkait manajemen dan tata kelola percepatan penurunan stunting. Konvergensi stunting masih belum optimal dilakukan baik Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa. Pengelolaan yang belum memaksimal memerlukan implementasi program-program yang difokuskan pada penguatan pelayanan Kesehatan dan gizi. Kegiatan pelayanan bisa dimulai dengan pemberian pelayanan dari posyandu sampai layanan rujukan, yaitu rumah sakit.
Lintas Kementerian dan lembaga sebagaimana amanah Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 berkomitmen memastikan pergerakan di daerah khususnya pada wilayah-wilayah fokus yang membutuhkan percepatan untuk dapat melaksanakan peran strategisnya. Namun, Beberapa indikator intervensi spesifik dan sensitif yang cakupannya masih jauh dari target dan memerlukan dukungan komprehensif serta kolaboratif. dukungan yang diberikan dari pemerintah setempat dapat melibatkan kelembagaan desa lainya dan penciptaan regulasi operasional untuk pelaksanaan di tingkat yang paling bawah (Desa atau Kelurahan).
Kegiatan evaluasi percepatan penurunan stunting berlanjut hingga hari kedua dengan peninjauan langsung untuk melihat implementasi nyata di lapangan. Kegiatan dilakukan dengan tiga objek observasi di dua lokasi, yaitu Kampung KB, Kampung Doy, Kec. Ulee Kareng, dapur Dashat, PKM Lampaseh, dan Fasilitas Sanitasi dan lingkungan kumuh di seputar Kampung Gampong Jawa.
Gampong Jawa termasuk daerah Kemiskinan Ekstrem (KE) dan banyak ditemukan pemulung yang bekerja mengait sampah-sampah dan barang-barang bekas. Keterbatasan keterampilan, pendidikan, dan modal Gampong Jawa sering mendapatkan sumbangan dari luar. Kondisi KE di Gampong Jawa memerlukan peran dari semua lintas sektor dan lintas program untuk memberikan perhatian secara menyeluruh baik dalam penguatan edukasi maupun penyediaan fasilitas rumah layak huni atau realokasi.
