Jakarta (08/06) – Penanggulangan bencana yang bersifat kompleks dan multidimensi membutuhkan keterlibatan multipihak dengan multidisiplin ilmu. Kolaborasi menjadi modal bangsa untuk dapat bangkit menghadapi risiko bencana nasional yang saat ini masih berada di level sedang. Upaya-upaya kolaboratif dan sinergis menjadi pendekatan strategi implementasi kebijakan yang tepat, karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Kolaborasi dan sinergi program ketahanan bencana tersebut harus dimulai pada level desa/kelurahan sehingga ketangguhan masyarakat terhadap bencana dapat terbentuk secara solid dan mengakar.
Merespon urgensitas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana mendorong penguatan kolaborasi multipihak dengan menggelar Lokakarya Membangun Strategi dan Kebijakan Sinergi Program Berbasis Desa di Hotel Akmani Jakarta pada Kamis (22/07). Lokaakrya diselenggarakan atas kerjasama Kemenko PMK dengan SIAP SIAGA dan BNPB. Hadir dalam lokakarya tersebut perwakilan pejabat dari 17 Kementerian/Lembaga serta mitra strategis pemerintah pusat dari akademisi, lembaga swadaya, dan pemerintah daerah.
“Acara ini bertujuan untuk mempertajam dan mensinergikan program-program pembangunan ketangguhan bencana berbasis masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan”, tutur Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Nelwan Harahap, saat memberikan pengantar lokakarya.
Lebih lanjut, Asisten Deputi juga menyampaikan bahwa secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk merekomendasikan bentuk kebijakan dan tata kelola kolaboratif agar sinergitas program nasional membangun ketangguhan bencana berbasis desa/kelurahan dapat optimal. Bentuk kebijakan dimaksud dipertajam dengan mendetailkan rumusan peta jalan/agenda Forum Kolaborasi K/L dalam membangun sinergitas dan koherensi kebijakan serta membangun integrasi data dan informasi program sebagai instumen pemantauan dan pembelajaran pembangunan di daerah dan desa yang saling terintegrasi.
Sesi pertama yang dipandu oleh Koordinator Kedaruratan Bencana Kemenko PMK, Mafud Salatunlayl, berfokus pada penetapan arah kebijakan program ketahanan bencana berbasis desa. Sebagai narasumber pada sesi pertama adalah para pejabat dari BNPB, Kementerian Desa dan PDTT, Bappenas, serta Kemendagri. Sedangkan sesi kedua yang dipandu oleh Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Firza G, berfokus pada strategi sinergi program ketahanan bencana berbasis desa. Bertindak sebagai narasumber pada sesi kedua adalah para pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sebagai catatan dan rekomendasi penutup, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, memaparkan beberapa hal antara lain, pertama, apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong membangun ketangguhan bencana yang dimulai dari level desa atau kelurahan.
