KEMENKO PMK – Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK Molly Prabawaty mendorong pemerintah daerah yang kurang inovatif untuk meningkatkan indeks inovasi dengan mengikuti Innovative Government Award (IGA).
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pembinaan Inovasi Daerah lintas kementerian/lembaga, yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di LePolonia Hotel & Convention, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (16/5/2024).
Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK, Molly Prabawaty menyampaikan materi mengenai pembudayaan inovasi dan kreativitas serta berbagi pengalaman dari kegiatan kolaborasi lintas K/L yang telah dilaksanakan di Bali, Magelang, Sumba Barat, Sumba Timur, dan Lombok Utara.
Molly juga menyampaikan, untuk meningkatkan indeks inovasi dan literasi, pemerintah daerah dapat berperan aktif dengan mengikuti ajang Innovative Government Award (IGA) yang tiap tahun dilaksanakan oleh Kemendagri. Dia juga membahas bobot penilaian inovasi dalam ajang Innovative Government Award (IGA), baik inovasi digital maupun non-digital, dengan harapan Provinsi Sumatera Utara bisa menjadi lebih inovatif.
"Kemenko PMK mendorong Pemerintah Daerah terus berperan aktif mengikuti ajang Innovative Government Award (IGA) dengan mengirimkan inovasi daerahnya dan harapannya, inovasi tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat direplikasi oleh daerah lain bahkan oleh pemerintah pusat," ungkap Molly.
Asdep Molly menyampaikan, contoh baik inovasi yang bisa dilakukan di Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam hal inovasi bidang pariwisata.
“Untuk Kabupaten Toba, lebih tepat inovasi di bidang pariwisata, misalnya toilet internasional, dll, dan untuk Kabupaten Dairi, bisa replikasii novasi dari Kota Mataram yaitu pembuatan makanan dari sorgum, menghasilkan makanan, madu, gula cair, es krim, biskuit, dan olahan makanan kekinian jenis lainnya," ujar Molly.
Kegiatan Pembinaan Inovasi Daerah lintas kementerian/lembaga, yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk menyelaraskan dan bersinergi dengan berbagai instansi terkait dalam upaya pembinaan inovasi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang masih kurang inovatif atau stagnan.
Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kabid Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan, Tapi Sari Rumonda Bulan Siregar, yang mewakili Sekda Provinsi Sumatera Utara, dilanjutkan dengan sambutan Kepala BSKDN yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Aferi S. Fudail.
Dalam sesi diskusi, berbagai kendala dalam pelaksanaan inovasi di daerah turut dibahas, seperti anggapan bahwa inovasi menambah beban pekerjaan, kurangnya budaya inovasi, dan masalah anggaran. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat inovasi, penyediaan daftar inovasi yang dapat direplikasi, serta integrasi inovasi dengan anggaran OPD melalui Bappeda.
Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan inovasi di daerah juga disampaikan, termasuk pelaksanaan lomba inovasi daerah, peningkatan peran riset dan inovasi, serta pemanfaatan inovasi digital dan non-digital secara efektif. Dukungan dari BSKDN dalam bentuk bimbingan teknis, komitmen kepala daerah, pembentukan BRIDA, dan regulasi yang memberikan insentif atau sanksi juga dianggap penting.
Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Badan Pengembangan Riset dan Inovasi (BPRI) juga memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengkomersialkan inovasi mahasiswa dan alumni. BPRI memfasilitasi modal usaha, prototyping, dan pengembangan produk, serta membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan dampak berkelanjutan.
Kemendagri menekankan bahwa status daerah yang kurang inovatif bukanlah akhir segalanya dan masih bisa berubah dengan program prioritas nasional terbaru yang diharapkan dapat menciptakan dampak berkelanjutan dari inovasi. Inovasi yang dihasilkan dari 38 provinsi dan 516 kabupaten/kota akan didistribusikan ke seluruh daerah per provinsi untuk meningkatkan kategori inovasi.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung kegiatan pembudayaan inovasi dan kreativitas serta berpartisipasi dalam ajang Innovative Government Award (IGA). Dengan demikian, inovasi daerah tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat direplikasi oleh daerah lain bahkan oleh pemerintah pusat.
Acara ini merupakan langkah awal dari empat rangkaian kegiatan FGD dan Bimtek Pembinaan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan 4 kali yaitu di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (16 Mei 2024), Universitas Hasanudin, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (21 Mei 2024), Universityas Udayana, Kabupaten Badung Provinsi Bali (30 Mei 2024) dan di Universitas Cendrawasih, Papua (waktu tentatif).
Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari 25 daerah yang kurang inovatif di wilayah barat Indonesia, yaitu Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Dairi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Sibolga. Mereka hadir untuk mendapatkan sosialisasi, diskusi, dan bimbingan teknis mengenai inovasi daerah.
Penulis : Subkhan