Jakarta, 5 Desember 2024 – Pemuda merupakan aset berharga bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,16 juta jiwa, menggambarkan potensi luar biasa dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, tantangan besar seperti tingginya angka pengangguran, NEET (Not in Employment, Education, or Training), dan kurangnya kewirausahaan di kalangan pemuda masih menjadi persoalan utama yang perlu diatasi.
Sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama UNDP Indonesia telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan penting, yakni Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Rekomendasi Kebijakan pada 3 Desember 2024 dan Dialog Multistakeholder untuk Advokasi Rekomendasi Kebijakan pada 5 Desember 2024 di Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian National Dialogue Youth Co:Lab 2024, yang sebelumnya melibatkan lebih dari 100 pemuda wirausaha, pemangku kepentingan, serta organisasi pendukung kewirausahaan dari seluruh Indonesia.
FGD Penajaman Rekomendasi Kebijakan: Membuka Jalan bagi Pemuda Wirausaha
Pada sesi FGD, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK, Ricky Radius Seiregar menekankan pentingnya penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda melalui kebijakan yang inklusif dan strategis.
"Kewirausahaan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memberikan dampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Diskusi FGD difokuskan pada tiga pilar utama:
* Akses pembiayaan yang inklusif untuk pemuda, termasuk bagi wirausahawan disabilitas dan pelaku kewirausahaan sosial.
* Kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil.
* Dukungan regulasi yang memperkuat usaha sosial dan mendorong inklusivitas pemuda.
Dialog Multistakeholder: Memperkuat Komitmen untuk Implementasi Kebijakan
Dialog Multistakeholder pada 5 Desember 2024 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, dan akademisi. Narasumber dari OKOCE Indonesia, Podomoro University, Kementerian UMKM, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, turut berbagi pandangan tentang pentingnya langkah strategis dalam pemberdayaan pemuda.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum menegaskan bahwa pemuda bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga pelopor dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.
"Pemuda Indonesia memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi dan pembangun usaha sosial yang inklusif. Ini adalah bentuk nyata dari pembangunan berkelanjutan yang menjunjung prinsip inklusivitas," jelasnya.
Hasil diskusi menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan utama:
* Penguatan Strategi Nasional untuk Kewirausahaan Pemuda (Stranas Kewirausahaan Pemuda) sebagai kerangka kerja yang inklusif, strategis, dan berkelanjutan.
* Pemberdayaan Wirausaha Pemuda dengan Disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.
* Penguatan Pemuda sebagai Pelaku Wirausaha Sosial yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang signifikan.
Kemenko PMK dan UNDP Indonesia berkomitmen untuk mendorong implementasi hasil rekomendasi ini melalui kolaborasi lintas sektor. Dukungan berkelanjutan dari semua pihak diharapkan dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan pemuda yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa pemuda Indonesia memiliki kapasitas dan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, sekaligus menjadi motor penggerak utama bagi pembangunan berkelanjutan