Kemenko PMK Dorong 19 K/L Capai Target Indikator Perpres 72/2021 Untuk Prevalensi Stunting 14% Tahun 2024

KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mendorong 19 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat untuk mencapai target indikator dalam Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan target prevalensi stunting 14% tahun 2024

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Budiono Subambang menerangkan, terdapat beberapa catatan penting dalam intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang masih belum optimal dicapai.

Oleh sebab itu, lanjut Budiono, perlu koordinasi lebih lanjut guna memetakan dan mengatasi kendala yang dialami oleh masing-masing kementerian dan lembaga dalam menjalankan program dan kebijakan di lapangan.

“Kita perlu betul-betul memahami tantangan dan hambatan dari tidak tercapainya target-target yang sudah dirancang. Di samping itu, nanti kita akan merumuskan langkah-langkah strategis percepatan penurunan stunting ke depan dari sisa tahun 2024,” ujar Budiono saat membuka “Rapat Koordinasi Pembahasan Capaian Kementerian dan Lembaga sesuai Target Indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting”, di Hotel Mercure Gatot Subroto, pada Jumat dan Senin (15/3 dan 18/3).

Budiono menambahkan, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023, diketahui kategori prevalensi stunting tertinggi pada kelompok baduta (bawah dua tahun). Menurut Budiono, hasil itu menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok usia baduta dalam penanganan stunting.

“Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengarahkan intervensi spesifik dan sensitif terhadap kelompok baduta pada tahun 2024. Kesempatan bersama dari kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam pelaksanaan intervensi tersebut, guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam setiap langkah yang dipilih,” ucap Budiono.

Terdapat empat sesi paparan yang dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga tentang capaian target indikator, budget, kendala dan langkah strategis, serta kegiatan tahun 2024. Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi, Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, Plt. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas Endang Sulastri, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri TB. Chaerul Dwi Sapta, dan Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas Sri Nuryanti. Paparan dan tanggapan juga disampikan oleh masing-masing perwakilan dari 19 kementerian dan lembaga.

Dalam kesimpulannya, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian berdasarkan hasil pemaparan K/L antara lain:
- Proporsi tertinggi kasus stunting pada kelompok anak usia 0-23 bulan sehingga perlu dilakukan fokus intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada kelompok usia tersebut;
•    Kondisi balita wasting dan underweight cenderung stagnan bahkan prevalensinya naik dan 22% balita berat badannya tidak naik merupakan faktor pemicu stunting baru;
•    Perlu dilakukan Penguatan kapasitas Posyandu dan kader untuk pencegahan stunting baru kususnya untuk balita yang berat badannya tidak naik;
•    Kemenkes didukung Kemendagri dan KemendesPDTT diharapkan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif dengan membatasi pengadaan susu UHT dan susu formula di Posyandu.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa capaian indikator intervensi spesifik dan intervensi sensitif meningkat jika dibandingkan tahun 2022 namun masih belum mencapai target tahun 2023.

Kontributor Foto:
Reporter: