Berdasarkan data SSGI tahun 2022, menunjukkan prevalensi stunting di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan termasuk kategori sangat tinggi, selain itu beberapa wilayah di daerah ini mengalami kenaikan, sehingga menjadi daerah yang focus perlu dilakukan penguatan dan pendampingan. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengadakan kegiatan evaluasi terpadu di Provinsi Papua Bersama 19 Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam amanat Perpes 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan evaluasi terpadu bertujuan untuk memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah, serta mengetahui implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan pasca Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023 serta Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022.
Pada evaluasi tersebut, hadir secara daring Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan YB. Satyasananugraha dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta hadir secara luring Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Jelsi Natalia Marampa bersama Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN Siti Fatonah.
Hasto Wardoyo menyampaikan, “data SSGI yang menunjukkan beberapa wilayah di Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan mengalami kenaikan, sehingga menjadi fokus bersama penggunaan data harus dipastikan valid dan tepat sasaran untuk intervensi spesifik dan sensitif. Perlu diperhatikan jarak kehamilan dan jumlah anak dalam satu keluarga, agar perkembangan dan pertumbuhan anak dapat diperhatikan dengan baik oleh keluarga demi mencapai kualitas sumber daya manusia Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan yang optimal”
Pada kesempatan ini Hasto berpesan, “menitipkan kepada daerah untuk selalu melibatkan TPPS, TPK, dan Tenaga Kesehatan yang ada di lapangan untuk memaksimalkan intervensi dan pemerintah daerah harus memberikan pelatihan kompetensi yang tepat demi kelancaran proses intervensi agar percepatan penurunan stunting dapat dimaksimalkan di wilayah Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan”
Pada hari pertama tanggal 26 September 2023 pelaksanaan evaluasi terpadu, dilakukan kunjungan lapangan di Posyandu Numbay Jayapura, dan dilanjutkan kunjungan ke rumah baduta stunting dan ibu hamil KEK di Kelurahan Argapura dan Kelurahan Ardipura. Kunjungan ini sebagai bentuk identifikasi kendala di lapangan yang ditemui dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah Jayapura. Berdasarkan Perpres 72/2021 intervensi percepatan penurunan stunting berfokus pada sasaran ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, anak balita dan remaja. Dari hasil kunjungan lapangan diperoleh informasi bahwa Puskesmas masih terkendala ketiadaan Komputer dan Laptop untuk input data. Adapun di Posyandu terkendala akses internet untuk penginputan data hasil pengukuran dan penimbangan balita.
Dalam diskusi dengan para kepala OPD dari keempat provinsi diketahui bahwa beberapa indikator pada semester 1 masih jauh dari target yakni indikator skiring anemia dan konsumsi TTD remaja putri masih rendah di Papua dan Papua Selatan. Adapun penyebab masih rendahnya capaian target indikator tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman akan pentingnya konsumsi TTD dan berkembangnya mitos terkait efek dari kosumsi TTD di kelompok sasaran.
Selain itu diperoleh informasi implementasi yang telah dilakukan daerah pasca Roadshow percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin Menko PMK pada bulan Maret 2023 yang dihadiri pada Gubernur, Bupati/walikotra dan kepala OPD di 4 Provinsi tersebut. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disampaikan Menko PMK dalam Roadshow tersebut dan masih ada beberapa rekomendasi yang belum dapat dilaksanakan seperti penggunan anggaran di Kabupaten/Kota perlu kebijakan khusus untuk pemanfaatan dana DAK agar dikelola oleh Provinsi serta perlunya penguatan pemerindah daerah dalam hal edukasi kepada masyarakat dikarenakan banyak pihak yang belum memahami percepatan penurunan stunting yang harus dioptimalkan intervensinya. Lebih lanjut kendala tata kelola menjadi prioritas daerah yang perlu segera diselesaikan meliputi ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan administrasi pemerintahan.
Kegiatan ini dihadiri oleh tim dari Kemenko PMK, BKKBN, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Sosial.
