KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana mengapresiasi penguatan protokol Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) berbasis desa sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan pendekatan penanggulangan bencana dari reaktif menjadi antisipatif.
Hal tersebut disampaikan Merry dalam Lokakarya Berbagi Pembelajaran dan Praktik Baik dalam Pengembangan Protokol Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di GAIA Cosmo Hotel, Yogyakarta, 23–24 September 2026.
Menurut Merry, penguatan AMPD di tingkat desa penting untuk mendorong tindakan nyata di akar rumput, memastikan informasi peringatan dini dapat diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan yang cepat, tepat, serta sesuai dengan kondisi masyarakat. Pendekatan tersebut menempatkan komunitas sebagai bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan bencana.
“Dalam pelaksanaannya, penguatan sistem peringatan dini diarahkan agar tidak berhenti sekadar sebagai instrumen penyebaran informasi atau dokumen administratif. Lebih dari itu, informasi yang diterima harus mampu memicu keputusan cepat dan tindakan nyata di tingkat desa (early warning to early action),” ujar Merry.
Lokakarya Pengembangan Protokol AMPD merupakan langkah kolaboratif yang diinisiasi ASB South and South-East Asia bersama UNOCHA, WFP, Caritas Germany, Caritas Indonesia, YEU, serta Tim Pendukung Pokja AMPD. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ketangguhan masyarakat melalui penerapan aksi dini berbasis kondisi dan risiko di tingkat lokal.
Lokakarya ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengembangan protokol aksi dini sesuai karakteristik risiko di masing-masing wilayah. Sejumlah praktik baik di tingkat akar rumput turut dipaparkan dalam forum.
Kalurahan Plembutan berbagi pengalaman dalam pengembangan protokol AMPD untuk ancaman banjir. Sementara itu, Kalurahan Girisuko dan Tepus memaparkan strategi mitigasi menghadapi kekeringan. Adapun Desa Ngadiharjo dan Giritengah membagikan pengalaman dalam menghadapi ancaman longsor dan hujan ekstrem.
Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa aksi antisipatif dapat dikembangkan berdasarkan karakteristik risiko, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan. Fokusnya tidak hanya pada kemampuan mengenali tanda-tanda ancaman, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengambil keputusan dan bertindak lebih awal sebelum dampak bencana menjadi lebih besar.
Pengembangan protokol AMPD membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kalurahan/desa, hingga organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut diperlukan agar informasi risiko, kapasitas, sumber daya, dan mekanisme pengambilan keputusan dapat terhubung dalam satu rangkaian aksi.
Hasil lokakarya selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan Panduan Pengembangan Protokol AMPD yang lebih praktis, kontekstual, dan inklusif. Panduan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dengan karakteristik risiko bencana yang beragam.
