KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono membuka Kickoff Meeting Survei Integrasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024, secara virtual, pada hari Jum’at (22/09/2023). Kegiatan pembukaan dilakukan bersama Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Yudha Mediawan dan dihadiri oleh Bupati dan Walikota yang menjadi lokus survei integrasi.
Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PUPR berperan untuk menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, penataan lingkungan, dan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin ekstrem.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Yudha Mediawan menjelaskan, saat ini terpilih 20 lokus prioritas untuk dilakukan survei penajaman dalam rangka Integrasi Program Bidang Cipta Karya Tahun 2024. Output yang diharapkan dalam pelaksanaan survey peta dan dokumentasi kondisi rumah, sanitasi, dan air BNBA serta indikasi kebutuhan penanganan sektor air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nunung Nuryartono mengapresiasi komitmen Kementerian PUPR dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting secara terintegrasi. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi layak, penyediaan air bersih, dan infrastruktur ekonomi dengan menggunakan data P3KE sebagai data sasaran intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Upaya terintegrasi sudah menunjukkan hasil yang signifikan dalam upaya percepetan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilihat dari angka Kemiskinan ekstrem Maret 2023 mencapai 1,12% turun signifikan 0,92 persen poin dari kondisi Maret 2022 yang sebesar 2,04%. Penurunan tersebut 9 kali lebih besar dibanding penurunan kondisi Maret 2022 ke Maret 2021 yang hanya turun 0,1 persen poin," ujar Deputi Nunung.
Lebih lanjut, Deputi Nunung Nuryartono menyampaikan, upaya integrasi dan konvergensi perlu terus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dan terus melakukan pembangunan rumah dilokus kantong kemiskinan supaya menuntaskan kemiskinan ekstrem. Kemudian untuk pembangunan juga perlu dilengkapi penanganan sanitasi maupun sumber airnya.
Banyaknya sasaran kantong kemiskinan, maka Deputi Nunung meminta Kemen PUPR agar menggandeng para pemangku kepentingan lainnya seperti peran serta Pemerintah Daerah dan Kementerian/lembaga lainnya.
"Yakinlah bahwa integrasi dan konvergensi adalah kunci mengefektifkan program dan mempercepat penyelesaian permasalahan kemiskinan," ujarnya.