Perlu Pendekatan Komprehensif dan Kolaboratif dalam Membangun Kawasan Perbatasan

JAKARTA (11/6) -- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian, menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan wilayah dan kesejahteraan dan mengukur capaian pelayanan dasar yang diterima oleh masyarakat di perbatasan. 

 

"Dalam hal ini bukan hanya membangun output fisik, namun kemanfaatan non-fisik yang diterima masyarakat," ujar Herbert pada Rapat Koordinasi Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Perbatasan, pada Jum’at (11/6). 

 

Herbert menjelaskan, SPM menjadi instrumen negara untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar hingga ke seluruh kawasan termasuk kawasan perbatasan. Data yang diperoleh saat ini sebanyak 29 dari 54 Kabupaten di Kawasan Perbatasan masih dalam kategori tertinggal dan pemenuhan SPM masih rendah. 

 

Dalam rapat koordinasi, disepakati bahwa terkait pemenuhan SPM di perbatasan bukan hanya terkait pemenuhannya, tetapi juga menjamin mutu layanan karena Kawasan perbatasan merupakan etalase negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. 

 

Asisten Deputi Ekokesra BNPP Nurdin berharap mutu layanan dasar di Indonesia bisa harus baik dan mempunyai nilai ‘plus’ dibanding negara tetangga. Karena itu diperlukan hilirisasi kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga/dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pemenuhan SPM secara gotong-royong.

 

Plt. Direktur Regional II Bappenas, Muhammad Roudo menambahkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan negara yang tadinya berkonsep inward looking (Jawa-Sumatera sentris) menjadi outward looking (menjadikan perbatasan sebagai beranda luar negara). 

 

Roudo berpendapat bahwa strategi pembangunan kecamatan yang berbasis lokasi prioritas (lokpri) perbatasan cukup relevan dengan percepatan pemenuhan SPM dalam konteks pemenuhan layanan dasar, infrastruktur dasar serta tata kelola kelembagaan sehingga kawasan perbatasan mampu menjadikan masyarakat dapat berdiri sama tinggi atau lebih maju dalam beraktivitas dengan masyarakat negara tetangga dan berdikari secara ekonomi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Kabag Roren Ditjen Bangda Kemendagri Zamzani mengingatkan bahwa dalam koordinasi percepatan pemenuhan layanan dasar perlu memperhatikan kewenangan dari setiap lembaga pemerintah, dan memperhatikan kaidah penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaannya. 

 

Mengakhiri diskusi dalam Rakor Herbert menyampaikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk membangun wilayah perbatasan mulai dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), hingga akses pemasaran. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah identifikasi program Kementerian/Lembaga teknis terkait pemenuhan SPM di Kawasan perbatasan sebagai dasar dalam perencanaan hingga pengukuran capaian pembangunan secara keseluruhan.

 

“Ketersediaan pelayanan dasar sangat menentukan mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan, meskipun harus melintasi status quo suatu negara yaitu batas negara, upaya pembangunan kawasan tetap harus dilakukan dengan konsekuensi apapun," pungkas Herbert.

Kontributor Foto:
Reporter: