Kemenko PMK Terima Naskah Rekomendasi Kebijakan Urgensi Kelembagaan Kelanjutusiaan

KEMENKO PMK – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyerahkan Naskah Rekomendasi Kebijakan “Urgensi Kelembagaan Kelanjutusiaan” kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam kegiatan serah terima dan diskusi publik di Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Naskah hasil kajian BRIN bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan layanan bagi lanjut usia (lansia).

Kegiatan ini dihadiri Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kemenko PMK Ricky Radius Siregar, Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan BRIN Rudi Arifiyanto, serta Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional Michael Budi Lukman. Wakil Rektor IV UMM M. Salis Yuniardi menghadiri kegiatan secara daring. Hadir perwakilan Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik.

Rudi menyampaikan sambutan mewakili Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Nunung Nuryartono. Ia menekankan bahwa hasil kajian perlu ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait agar rekomendasinya dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan dan layanan bagi lansia. 

Sementara itu, Salis menyampaikan kesiapan UMM untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelanjutusiaan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kemenko PMK, Ricky Radius Siregar, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penduduk lansia perlu diikuti dengan kesiapan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan ekonomi bagi keluarga, dan perawatan jangka panjang. Ia menekankan bahwa layanan tersebut perlu mendukung lansia agar tetap sehat, mandiri, dan dapat berkontribusi di masyarakat. Rangkaian pembukaan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan naskah secara simbolis.

Kajian tersebut mengidentifikasi tiga persoalan, yaitu koordinasi lintas sektor yang belum optimal, pelaksanaan kebijakan yang belum konsisten, serta evaluasi dan akuntabilitas bersama yang masih perlu diperkuat. Untuk menjawab persoalan itu, kajian menawarkan tiga alternatif penguatan kelembagaan, yakni optimalisasi peran Kementerian Sosial melalui tata kelola kolaboratif, pembentukan Dewan Nasional Kelanjutusiaan, atau pembentukan Badan Kelanjutusiaan. Ketiganya perlu ditelaah berdasarkan efektivitas, kejelasan kewenangan, manfaat bagi pelayanan, dan keberlanjutan pembiayaan.

Kemenko PMK akan memfasilitasi pembahasan lintas kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Agenda yang didorong mencakup penyempurnaan regulasi kelanjutusiaan, penegasan pembagian peran hingga ke pemerintah daerah, integrasi data untuk memantau akses dan mutu layanan, serta penguatan perawatan jangka panjang, termasuk peningkatan kompetensi pendamping lansia dan pengembangan layanan berbasis keluarga dan komunitas.

Kontributor Foto:
Reporter: