KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam membangun tata kelola data Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui inisiatif Satu Data TPPO. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan efektivitas pencegahan, serta memastikan penanganan dan perlindungan korban TPPO berjalan secara komprehensif.
Sebagai bagian dari proses penyusunan Satu Data TPPO, Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan (Asdep PHP3) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan Data Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (PP TPPO) dalam dua agenda, yaitu Bidang Pencegahan pada Selasa (10/11/2026) dan Bidang Medis pada Rabu (11/11/2026).
Kedua rapat dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Dr. dr. Nia Reviani, MAPS, dengan menghadirkan Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi Kemenko PMK, Agung Gumilar Triyanto, sebagai narasumber, serta masing-masing Koordinator Sub Gugus Tugas PP TPPO sebagai narasumber sesuai bidang tugasnya.
Dalam arahannya, Dr. dr. Nia Reviani, MAPS menekankan bahwa ketersediaan data yang terintegrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Saat ini, data TPPO masih tersebar di berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan dengan definisi, indikator, serta mekanisme pelaporan yang berbeda-beda.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi data, sehingga menyulitkan analisis permasalahan, penyusunan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program secara lintas sektor.
Oleh karena itu, melalui Satu Data TPPO, setiap Sub Gugus Tugas didorong untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kebutuhan data sesuai tugas dan fungsinya, termasuk memastikan ketersediaan indikator, variabel, sumber atau produsen data, cakupan wilayah, serta periode pemutakhiran. Langkah ini penting untuk membangun kesamaan pemahaman dan standar data antarinstansi sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas PP TPPO.
Sementara itu, Agung Gumilar Triyanto menjelaskan bahwa Satu Data TPPO perlu dibangun melalui penguatan tata kelola data lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bukan semata-mata melalui pengembangan aplikasi atau sistem baru. Penguatan tersebut mencakup standardisasi data, penyusunan metadata, interoperabilitas antarsistem, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Prinsip utamanya adalah data tetap dikelola oleh masing-masing produsen data, sementara integrasi dilakukan melalui mekanisme pertukaran data yang terstandar dan sesuai kewenangan.
Ia juga menekankan pentingnya aspek keamanan informasi dan pelindungan data pribadi korban. Mengingat data TPPO memuat informasi yang bersifat sensitif, pengelolaannya perlu memperhatikan klasifikasi dan pembatasan akses, penggunaan identitas pseudonim untuk kebutuhan penautan data, serta penerapan mekanisme keamanan agar identitas korban dan saksi tetap terlindungi.
Pada pembahasan Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan tanggal 10 November 2026, berhasil diidentifikasi 5 isu strategis, 9 indikator, lebih dari 6 instansi/sumber data, dan 3 kelompok intervensi utama. Kelima isu strategis tersebut meliputi literasi dan edukasi TPPO, kerentanan ekonomi, migrasi nonprosedural, kerentanan perempuan dan anak, serta pengawasan digital dan akses kerja.
Identifikasi tersebut menggambarkan bahwa upaya pencegahan TPPO perlu didukung data yang tidak hanya berkaitan dengan kejadian perdagangan orang, tetapi juga mencakup faktor risiko dan kerentanan yang dapat mendorong seseorang menjadi korban. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain tingkat pendidikan dan literasi masyarakat, kondisi kesejahteraan dan kesempatan kerja, pemahaman mengenai migrasi aman, kerentanan perempuan dan anak terhadap eksploitasi, serta pengawasan terhadap konten dan informasi lowongan kerja yang berisiko.
Ketersediaan data tersebut diharapkan dapat memperkuat pemetaan wilayah dan kelompok rentan, sekaligus mendukung penyusunan intervensi pencegahan yang lebih terarah, berbasis kebutuhan, dan tepat sasaran.
Selanjutnya, dalam rapat Sub Gugus Tugas Bidang Medis pada 11 November 2026, telah diidentifikasi 5 isu kebutuhan data, 5 kategori layanan, dan lebih dari 15 indikator atau ukuran layanan. Lima isu tersebut meliputi layanan kesehatan fisik, layanan kesehatan jiwa, rujukan dan kesinambungan layanan, pembiayaan layanan kesehatan, serta tenaga kesehatan terlatih.
Pembahasan ini menyoroti masih perlunya penguatan data terpadu mengenai kondisi kesehatan korban dan kebutuhan layanan yang diberikan. Pada aspek kesehatan jiwa, misalnya, korban TPPO berisiko mengalami trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan gangguan kesehatan jiwa lainnya. Selain itu, mekanisme rujukan dan kesinambungan layanan, ketersediaan pembiayaan, serta kapasitas tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan secara aman dan berperspektif korban juga menjadi perhatian penting.
Penguatan data pada Bidang Medis diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memastikan korban TPPO memperoleh layanan rehabilitasi medis yang sesuai dengan kebutuhan pemulihannya.
Hasil identifikasi dari kedua Sub Gugus Tugas tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Matriks Analisis Kebutuhan Data TPPO. Proses ini merupakan bagian dari tahapan awal implementasi Satu Data TPPO, yang akan dilanjutkan dengan penyusunan standar dan harmonisasi data, pengumpulan serta validasi data, integrasi dan pengelolaan data, pemanfaatan data untuk penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga finalisasi dan penyempurnaan hasil.
Melalui inisiatif ini, Kemenko PMK mendorong terwujudnya tata kelola data TPPO yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, keterpaduan, standardisasi, keamanan, dan pelindungan korban. Data yang terkelola dengan baik diharapkan dapat menjadi rujukan bersama bagi Gugus Tugas PP TPPO dalam memperkuat koordinasi, memantau capaian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (RAN PP TPPO), serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program di tingkat nasional maupun daerah.
