KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya percepatan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat (14/11/2025).
Menko PMK menjelaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada rapat kabinet 4–5 November 2025 yang menekankan perlunya terobosan dalam pendekatan vokasi.
Ia menuturkan bahwa revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dalam negeri yang tumbuh seiring hilirisasi dan ekspansi ekonomi, tetapi juga untuk menangkap peluang penempatan sumber daya manusia di luar negeri, khususnya di negara-negara maju yang menghadapi _aging society_.
"Bapak Presiden memerintahkan agar revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini dipercepat. Ini bukan hanya untuk kebutuhan pasar kerja dalam negeri, tetapi juga peluang sumber daya manusia di luar negeri yang makin besar," ujar Pratikno.
Lebih lanjut, Menko PMK menekankan dua agenda besar yang berjalan paralel dan saling menguatkan dalam percepatan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Agenda pertama adalah penyempurnaan kelembagaan dan penguatan kesesuaian _supply–demand_ tenaga kerja.
Pratikno menjelaskan bahwa Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 telah melahirkan sejumlah inisiatif, termasuk telah terbentuknya Tim Koordinasi Daerah Vokasi di 29 provinsi. Kemudian dengan adanya perubahan nomenklatur kabinet, diperlukan perapihan kelembagaan agar koordinasi berjalan lebih cepat dan efektif.
"Kita akan revitalisasi kelembagaan, mulai dari yang paling sederhana yang penting bisa bekerja. Sambil menunggu Perpres baru nanti, kita tetap optimal bekerja," tegasnya
Agenda kedua adalah penguatan _matching supply–demand_ untuk memastikan kecocokan antara lulusan vokasi dengan kebutuhan industri. Menko PMK menyebutkan bahwa berbagai kementerian/lembaga telah memiliki banyak program, namun masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi optimal.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pembangunan _Smart Integrated Dashboard_ yang mampu menyatukan data kementerian/lembaga secara _real-time_, mempercepat _job matching_, serta memudahkan penyelarasan kurikulum dan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri.
"Kita perlu _Smart Integrated Dashboard_ yang bisa memadukan semua data dari kementerian/lembaga. Dengan begitu, supply dan demand sumber daya manusia bisa bertemu dengan cepat dan akurat," kata Pratikno.
Menko PMK meminta seluruh kementerian/lembaga segera menugaskan PIC dan melakukan data sharing agar integrasi sistem dapat berjalan paralel dengan penataan kelembagaan. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah jangka pendek yang langsung berdampak bisa segera dijalankan, termasuk peningkatan kemampuan bahasa, sertifikasi, hingga penyesuaian kurikulum.
"Sambil menata kelembagaan dan membangun platform integrasi, kita mulai identifikasi program jangka pendek yang bisa dieksekusi segera. Misalnya peningkatan kemampuan bahasa, sertifikasi, dan penyesuaian kurikulum agar sesuai pasar kerja," jelasnya.
Menutup keterangannya, Menko PMK menyampaikan bahwa revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas SDM nasional, yang membutuhkan dukungan penuh seluruh kementerian/lembaga, dunia usaha, serta lembaga sertifikasi.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menko PM Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wamendagri III Wiyagus, Wamenperin Faisol Riza, Wamen P2MI Christina Aryani, Wamenhub Suntana, Ketua BNSP Syamsi Hari, serta Wakil Ketua Umum KADIN Adi Mahfudz Wuhadji.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, antara lain Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Wilayah, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kemendikdasmen, Bappenas, Kemeninvest/BKPM, Kemenpar, KemenUKM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BP BUMN.
