KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menekankan pentingnya pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Menko PMK Sugiono dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di Ruang Kerja Menko PM, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).
Menko PMK Sugiono mengatakan, Kemenko PMK dan Kemenko PM memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas Presiden. Kedua kementerian koordinator memiliki irisan tugas yang saling melengkapi dalam pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi untuk menyelaraskan berbagai program, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas kesempatan kerja dan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Memang sejatinya Kementerian Koordinator kita berdua ini kan dua Kemenko yang bergerak dalam satu tarikan nafas," ujarnya.
Lebih lanjut, Menko PMK Sugiono menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun manusia Indonesia unggul. Pendidikan perlu diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi akademik, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mampu memperoleh pekerjaan yang layak, mengembangkan potensi, dan mandiri secara ekonomi.
"Pendidikan ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau misalnya pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan lapangan kerja, yang terjadi orang sekolah hanya sekedar untuk menggenapi syarat dapat ijazah. Tapi kita kan maunya lebih dari itu, mereka bekerja, mereka bersekolah, mereka kuliah, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka supaya mereka bisa berdaya," jelas Menko PMK.
Menko PMK juga menekankan perlunya program-program khusus di bidang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi untuk menjembatani peserta didik dengan kebutuhan dunia kerja. Koordinasi lintas kementerian diperlukan agar pengembangan pendidikan dan keterampilan dapat mendukung kesiapan tenaga kerja serta memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak.
Melalui penguatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasi, pemerintah mendorong pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan dan kelaparan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
