KEMENKO PMK -- Plh. Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andre Notohamijoyo menyampaikan, pemerintah memperkuat tata kelola data konflik nasional dengan mematangkan proses migrasi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK).
Andre menekankan bahwa migrasi SNPK merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pemerintah dalam pengelolaan data kekerasan dan konflik sosial di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi persiapan migrasi data SNPK dilaksanakan secara hybrid, di Graha PPI Jakarta, pada Kamis (30/10/2025).
"SNPK telah menjadi instrumen penting dalam pemantauan potensi kekerasan sosial. Kemenko PMK berkomitmen memastikan sistem ini dapat dikelola secara mandiri, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan nasional," ujar Andre.
Rapat ini juga menjadi tahap awal pengalihan pengelolaan SNPK dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (LabPsiPol UI) ke Kemenko PMK melalui mekanisme hibah. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas pemerintah dalam pemantauan dan analisis data kekerasan di Indonesia secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Dalam pembahasan, Andre menjelaskan bahwa proses migrasi akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, Migrasi Pengelolaan Data SNPK (2019–2023) yang melibatkan Kemenko PMK, UNDP, LabPsiPol UI, dan konsultan, serta akan dibahas dalam pertemuan teknis pada awal November 2025. Kedua, Migrasi Dashboard SNPK yang akan dimulai setelah penandatanganan kontrak antara UNDP dan konsultan, ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2025.
Sebagai bagian dari kesiapan teknis, Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi Kemenko PMK telah menyiapkan tiga server virtual (VM) yang terdiri dari server database, server NLP, dan server analytics/aplikasi, guna memastikan migrasi SNPK dapat berjalan optimal.
Andre menegaskan bahwa langkag migrasi SNPK bukan sekadar proses teknis, melainkan bagian penting dari upaya membangun sistem pemantauan kekerasan nasional yang lebih terintegrasi, akurat, dan responsif.
"Melalui sinergi lintas pihak pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan internasional, kami ingin memastikan SNPK menjadi instrumen yang tangguh dalam pengambilan kebijakan berbasis data dan penguatan ketahanan sosial nasional," tutupnya.
